bakabar.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mematok syarat calon presiden yang bakal bertarung di Pilpres 2024 harus menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).
"Ya, itu kan perintah konstitusi, Pancasila, penuh dengan nilai-nilai ketuhanan," kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/5).
Baca Juga: Gibran Penuhi Panggilan PDIP, Imbas Pertemuan dengan Prabowo
Terdapat dua Undang-undang (UU) yang mengatur perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia yang tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
"Itu sangat jelas bahwa kemerdekaan itu bertujuan untuk membebaskan manusia dari berbagai belenggu penjajah HAM, nilai-nilai keadilan sosial," tambahnya.
Dia pun menerangkan bahwa tak ada satu pasal pun yang mengizinkan pelanggaran HAM, sehingga hal itu menjadi kriteria sangat penting bagi bakal capres yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 mendatang.
"Ini menjadi suatu kriteria yang sangat penting, karena perintah ideologi dan juga perintah konstitusi. Maka, ini yang harus kita jalankan bersama," pungkasnya.
Baca Juga: Megawati Ultimatum Gibran Waspadai Manuver Politik Jelang Pemilu 2024
Sebelumnya, Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Saurlin Siagian mengatakan bahwa pemimpin terbaik merupakan sosok yang menghormati HAM.
"Pemimpin terbaik itu pemimpin yang memang menghormati hak asasi manusia," kata Saurlin di Gedung Grha William Soeryadjaya UKI, Jakarta Timur, Jumat (12/5) lalu.
Penting bagi masyarakat untuk mencari tahu rekam jejak setiap bakal capres yang akan ikut bertarung pada Pemilu 2024.
Hal senada juga disampaikan Pengacara Forum Kota atau Forum Komunitas Mahasiswa Se-Jabotabek (Forkot) 98 Saor Siagian yang membeberkan sejumlah kriteria bakal capres untuk Pemilu 2024.
"Mengharapkan pemimpin ke depan betul-betul adalah orang yang tidak pernah katakanlah menjadi pelanggar hak asasi manusia," kata Saor.
