bakabar.com, MARTAPURA - Perusahaan Daerah (PD) Baramarta menunggak setoran target pendapatan asli daerah (PAD) kepada Pemkab Banjar. Jika ditotalkan sampai akhir 2020: Rp8,1 miliar.
Jumlah tersebut merupakan target PAD tahun 2019 dan 2020, dari bagi hasil laba bersih perusahaan pemegang perjanjian karya pertambangan batu bara (PKP2B).
"Target bagi hasil Baramarta kan 4,4 miliar pertahun. Untuk 2019 baru 500 juta, sementara 2020 ini baru 200 juta yang disetorkan. Jadi masih sisa 8,1 miliar," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banjar, HM Farid Soufian saat dihubungi bakabar.com, Kamis (27/8).
Farid mengharapkan perusahaan 'plat merah' sektor pertambangan batu bara itu dapat menyelesaikan tunggakannya di 2020 sebelum diaudit tim keuangan.
"Apalagi 2020 ini adalah tahun terakhir jabatan Dirut PD Baramarta. Kalau belum dilunasi bagaimana nanti pertanggungjawabannya di akhir jabatan," ungkap Farid.
Sementara Bupati Banjar, H Khalilurrahman menginginkan adanya evaluasi dari dewan pengawas (dewas) kepada jajaran PD Baramarta untuk memecahkan masalah ini.
"Nanti mereka (badan pengawas) yang melaporkan bagaimana kelanjutannya," ujar Bupati Banjar usai melantik Siti Mahmudah sebagai Ketua Dewas PD Baramarta di Mahligai Sultan Adam Martapura, Rabu (26/8).
"Harapan kita itu agar PD Baramarta betul-betul memberikan kontribusi kepada daerah, apalagi kan anggaran kita ini serba dikurangi selama Covid-19," sambung Guru Khalil sapaan akrabnya mengakhiri.
Sementara Ketua Dewas PD Baramarta, Siti Mahmudah mengaku belum bisa menargetkan jumlah kontribusi untuk Pemkab Banjar di 2020 ini.
"Namun saya mengupayakan agar dapat memberikan kontribusi kepada daerah, seperti kita ketahui selama pandemi ini harga batubara anjlok," katanya usai dilantik.
Dalam tugasnya sebagai pengawas, ia akui kinerja direktur dan jajaran terhadapat pengelolaan PD Baramarta selama ini menjadi prioritas.
"Juga (pengawasan) terhadap kerjasama dengan pihak lainnya, keuangannya, dan lainnya. Banyak hal yang kita lakukan, tapi yang pasti sesuai wilayah kewenangan saya," tutup Mahmudah.
Akhir Tahun Dilunasi
Masih di tempat yang sama, Direktur Utama (Dirut) PD Baramarta, Teguh Imanullah menargetkan pelunasan bagi hasil untuk Pemkab Banjar pada kuartal 4.
"Komitmen kita di Komisi II DPRD Banjar kemarin, Desember 2020 paling lambat kewajiban tersebut akan kita penuhi," ujar Teguh.
Teguh menjelaskan, selama ini ada beberapa kendala besar, yakni harga batubara yang anjlok, penurunan permintaan, dan terhambatnya pengiriman selama pandemi Covid-19. Sehingga batu bara yang sudah tergali sebagian besar belum bisa terjual.
"Kondisi pandemi ini ternyata sangat berimbas terhadap transaksi batu bara. Sehingga banyak cost yang harus kita tutup terlebih dahulu sebelum kita dapat melakukan penyetoran kepada Pemda," jelas Teguh.
Lebih lanjut, batu bara yang belum terjual sekitar 60-70 ribu ton. "Pembeli melakukan re-skedul pengiriman dan harga. Yang paling besar itu revisi harga penjualan sesuai kontrak," jelas ungkap Dirut PD Baramarta.
Selama harga anjlok, PD Baramarta menargetkan harga minimal 670 per metrikton. Namun, kata Teguh, harga pasarannya sekarang antara Rp600-650 ribu perton.
"Kalau sebelum pandemi Rp800-900 ribu per metrikton FOB tongkang. Jadi turunnya kurang lebih 40 persen," bebernya.
Di tengah jebloknya permintaan dan harga, diakui Teguh para penambang masih bekerja di lapangan. Namun produksinya tidak kapasitas penuh, karena masih ada stok batubara yang masih menumpuk.
"Mungkin kita akan start paling tidak di kuartal 4, akhir September menaikkan kapasitas dari ada sekarang. Tapi kembali lagi kepada kebijakan pemerintah, selama new normal ini tidak dimaksimalkan kami akan melihat kondisi dulu," pungkas Teguh.
Dirut PD. Baramarta, Teguh Imanullah (kiri) dan Ketua Dewan Pengawas PD. Baramarta, Siti Mahmudah (kanan). Foto-bakabar.com/Hendralianor
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
