bakabar.com, BANJARBARU – Sekalipun didesak menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) oleh sejumlah klub anggota, IMI Kalimantan Selatan bergeming.
Atas dasar regenerasi, sedikitnya 27 klub mendesak IMI Kalsel periode 2016-2020 untuk segera menggelar Musprov dengan agenda utama pemilihan ketua umum.
Dengan demikian, mereka sekaligus menolak keputusan IMI Pusat yang memperpanjang masa bakti kepengurusan aktif semua IMI provinsi hingga Desember 2022.
Menanggapi keinginan tersebut, IMI Kalsel bergeming dan tetap berpegang kepada keputusan IMI Pusat Nomor 129/IMI/A/II/2021 tertangal 17 Februari, tentang perpanjangan masa bakti.
“Keputusan itu berlaku untuk seluruh IMI provinsi, bukan hanya Kalsel,” tegas Ketua IMI Kalsel, Edy Sudarmadi, di hadapan sejumlah perwakilan klub di Banjarbaru, Kamis (11/3) sore.
“Demi mematuhi putusan itu, Musprov IMI Kalsel yang sudah dijadwalkan 19 Februari 2021 pun akhirnya harus ditunda,” tegasnya.
Penambahan masa bakti sendiri tidak diputuskan IMI Pusat secara sepihak, tetapi dilandasi beberapa pertimbangan.
“Pertimbangan utama adalah pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, kemudian persiapan PON yang seharusnya digelar Oktober 2020 menjadi Oktober 2021,” beber Edy.
“IMI Pusat juga menginginkan konsolidasi klub anggota IMI di semua provinsi agar dapat memenuhi ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IMI 2021,” tambahnya.
Sementara Kabid Organisasi IMI Kalsel, Syarifuddin, menambahkan bahwa konsolidasi menjadi faktor penting yang dipertimbangkan IMI Pusat, sebelum memperpanjang masa bakti semua IMI provinsi.
“Sedianya jumlah klub yang berada di Kalsel mencapai sekitar 126 klub. Namun hanya 1 yang terverifikasi di IMI Pusat,” jelas Syarifuddin.
“Untuk terverifikasi di IMI Pusat, terdapat sejumlah ketentuan yang wajib dijalankan klub. Inilah yang akan dibahas lagi dalam Rapat Kerja Provinsi (Rakeprov) IMI Kalsel 2021,” tandasnya.
Sedianya masa bakti IMI Kalsel periode 2016-2020 berakhir 1 Februari 2020. Namun kemudian diperpanjang hingga 1 Februari 2021 oleh IMI Pusat yang diketuai Sadikin Aksa.
Perpanjangan yang juga berlaku untuk seluruh IMI provinsi dimaksudkan agar tidak mengganggu persiapan PON 2020.
Kemudian pasca rapat pleno perdana IMI Pusat di bawah kepemimpinan ketu baru Bambang Soesatyo, kebijakan itu diperbaharui.
Diterbitkan surat edaran untuk memperpang masa bakti semua pengurus provinsi hingga Desember 2022.
