bakabar.com, PALANGKA RAYA - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan 17 partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024. Namun, Partai Ummat tidak termasuk dalam daftar tersebut.
Penetapan itu disampaikan KPU RI dalam pleno di Jakarta Pusat, pada Rabu (14/12) oleh Ketua KPU, Hasyim Asy'ari. Tidak lolosnya Partai Ummat karena tidak memenuhi syarat di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.
Di NTT, Partai Ummat hanya memenuhi keanggotaan di 12 kota/kabupaten dari syarat minimal keanggotaan di 17 kabupaten/kota. Sementara di Sulawesi Utara Partai Ummat hanya memenuhi keanggotaan di satu kabupaten. Padahal, mestinya parpol harus memenuhi syarat minimal keanggotaan di 11 kabupaten/kota.
Baca Juga: Ketemu Argentina di Final Piala Dunia 2022, Theo Hernandez: Kami Tak Takut Lionel Messi
Sekretaris DPW Partai Ummat Kalteng, Yulianil Fadilah, menanggapi hal tersebut. Dia menyebut pihaknya akan mengajukan keberatan kepada KPU.
"Kami akan mengikuti proses sengketa berdasarkan aturan. Insya Allah besok dari DPP akan mulai mengajukan gugatan ke Bawaslu," kata Yuli saat dikonfirmasi, Kamis (15/12).
Selain itu, dia menduga ada kecurangan yang dilakukan pihak tertentu, sehingga Parta Ummat tidak lolos.
"Kami yakin Partai Ummat ini nantinya akan ikut Pemilu 2024 mendatang. Saat ini memang sedang berproses untuk mengajukan keberatan," terangnya.
Baca Juga: BPJN Kalsel Pasang Portal Pembatas Ketinggian di Jembatan Paringin
Yuli juga menjelaskan rekannya di DPW yang dianggap tidak memenuhi syarat telah mengumpulkan bukti-bukti adanya kecurangan. Bukti itu telah disampaikan ke DPP Partai Ummat sebagai bahan pengajuan keberatan.
"Kami akan melawan, karena berdasarkan fakta-fakta yang ada, kami merasa dizolimi, semua jalur akan kami tempuh sampai batas akhirnya nanti" tandasnya.
