bakabar.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menilai bahwa deklarasi yang dilakukan di Museum Proklamasi bersama Partai Golkar, PKB dan Gerindra pada Minggu (13/8) lalu tak melanggar Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu.
"PAN menilai tidak ada pelanggaran atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, atas acara dukungan resmi PAN dan Golkar ke Pak Prabowo sebagai Calon Presiden di tempat lokasi museum proklamasi. Acara itu legal formal. Ada ijin dari staf museum. Tidak ilegal," kata Viva di Jakarta, Jumat (18/8).
Adapun hal itu dia ungkap menyusul pelaporan yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia (MPMI).
Baca Juga: PDIP Kritik Deklarasi Prabowo di Museum: dari Awal Melanggar UU
Laporan itu diajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan pelanggaran penggunaan museum sebagai tempat kegiatan politik.
Viva menuturkan, Museum Proklamasi dipilih atas dasar semangat kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sebagai tugas dan perjuangan tanpa batas dalam setiap Pilpres.
"Jadi, tidak ada sejarah yang diselewengkan atau dibelokkan atau dimanipulasi. Pendapat itu sudah terlalu jauh," terang Viva.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Pasrah Golkar-PAN Usung Prabowo di Pilpres 2024
Viva menegaskan, deklarasi yang dilakukan PAN, Partai Golkar, dan PKB bukan bagian dari kampanye.
Viva menyebut, kegiatan deklarasi itu merupakan bentuk sosialisasi partai politik kepada masyarakat mengingat partai politik merupakan lembaga publik yang diatur melalui undang-undang.
"Belum masa dan jadwal kampanye. Jadi, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar," jelasnya.
Baca Juga: Pengamat: Partai Golkar Usung Prabowo hanya Langkah Pragmatis!
Lebih lanjut, Viva juga meminta para relawan salah satu capres untuk lebih bijak melihat kegiatan tersebut.
Dia juga mengajak agar pertarungan Pilpres dilakukan dengan beradu gagasan dan pemikiran tentang persoalan-persoalan kebangsaan.
"Janganlah hal-hal yang tidak substantif dijadikan sumber konflik antar kandidat. Sangat tidak edukatif dan tidak rasional," tandasnya.
