bakabar.com, BANJARBARU - Tercatat sebagai Kota di Indonesia dengan presentasi tertinggi dalam belanja pengadaan barang dan jasa produk dalam negeri (PDN) melalui sistem e-katalog.
Wali Kota Banjarbaru, M. Aditya Mufti Ariffin dianugerahi penghargaan E-Purchasing Award 2023 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan itu diserahkan secara langsung oleh Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Mentri Keuangan Sri Mulyani, serta Mentri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam acara Temu Bisnis Tahap Keenam dan penyelenggaraan ICEF (Indonesia Catalogue Expo and Forum) di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2023).
Adapun dalam E-Purchasing Award 2023 ini, Pemkot Banjarbaru meraih kategori Nilai Persentase Transaksi E-Purchasing terhadap RUP terbesar Tahun Anggaran 2023 Klaster Kota di Seluruh Indonesia. Terlebih lagi pengadaan Pemkot Banjarbaru yang tertinggi dalam belanja produk dalam negeri.
Wali Kota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Ariffin, mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemko Banjarbaru.
Baik dalam tahap penyusunan rencana maupun dalam penyelenggaraan belanja barang pengadaan atau jasa.
"Khususnya dalam belanja pengadaan, Pemko Banjarbaru berkomitmen untuk menggunakan produk dalam negeri. Karena ini merupakan strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ucapnya.
Diakuinya bahwa dalam proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkot Banjarbaru saat ini sangat mengutamakan platform pengadaan digital melalu katalog elektronik. Hal ini dilakukan tegasnya agar anggaran yang dibelanjakan dapat digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kita ingin transformasi digital benar-benar dimanfaatkan. Selain memudahkan, anggaran Pemkot Banjarbaru baik itu APBN maupun APBD dapat dibelanjakan secara efisien, sekaligus menghindari permasalahan yang mungkin timbul ke depannya," tegasnya.
Sebagai informasi, acara Temu Bisnis Tahap Keenam dan penyelenggaraan ICEF tahun ini mengusung tema Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa. Acara ini terselenggara atas kolaborasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
Tujuannya untuk memfasilitasi pertemuan antara instansi pengguna produk dalam negeri dengan pelaku usaha industri dalam negeri untuk mencapai kesepakatan.
