bakabar.com, JAKARTA - LRT Jabodetabek tahap pertama sepanjang 44,43 km akan segera beroperasi. Tanggal 12 Juli 2023 dibuka untuk umum terbatas sebagai uji coba operasional dengan membayar Rp1. Rencananya, tepat di hari Kemerdekaan RI ke 78 pada 17 Agustus 2023, LRT Jabodetabak akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
Terkait tarif resmi, memang belum ada penetapan. Saat ini masih dibahas oleh Kementerian Perhubungan. Namun, ada usulan sebesar Rp15.000 per penumpang. Selain angka Rp15.000, ada juga usulan untuk menetapkan tarif progresif dimana rata-rata tarif LRT Jabodebek dengan jarak terjauh sekitar Rp24.000-Rp25.000.
Terkait usulan tarif tersebut, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai hal tersebut masih dalam kategori wajar. Menurutnya yang menjadi permasalahan adalah ketersediaan angkutan penghubung (feeder) untuk menuju stasiun LRT terdekat.
Menurut Djoko, keberhasilan atau kesuksesan pengoperasian LRT Jabodebek ditentukan dari tersedianya feeder. Feeder menjadi sangat penting karena LRT melewati sejumlah kawasan perumahan dan pemukiman yang terhubung dengan stasiun. Idealnya semua kawasan perumahan yang berada dalam kawasan Jabodebek memiliki jaringan layanan angkutan umum menuju stasiun LRT terdekat.
Baca Juga: Rute LRT Jabodetabek Diperpanjang hingga Bogor, Begini Penjelasan LRT
Berdasarkan studi potensi jaringan angkutan umum dan integrasi moda kawasan di Sekitar Koridor LRT Jabodebek (2020) yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia, potensi kawasan permukiman dan komersial di sekitar Stasiun LRT Jabodebek dengan radius kurang dari 5 km ada 310 kawasan permukiman dan komersial.
"LRT Jabodebek tidak bisa bersifat tunggal, tapi harus terintegrasi, dari hulu hingga hilir, apalagi memasuki kawasan permukiman, parkirnya juga harus luas, feedernya juga harus mencukupi kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Dari hasil pengamatannya, Djoko menyebut, jumlah feeder dan akses parkir di sejumlah stasiun sangat terbatas. Hal itu akan membuat masyarakat enggan menggunakan LRT nantinya.
"Kesuksesannya itu juga ditunjang oleh feeder, sekarang saja kalau dilihat luas parkirnya kecil, feedernya apalagi," ujarnya.
Baca Juga: Progres LRT Jabodebek 95%, Tarif Resmi Masih Dibahas di Kemenhub
Joko beranggapan, selain menjadi tanggung jawab pihak LRT Jabodebek, ketersediaan feeder juga harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Pemda harus bisa berkontribusi dengan menyediakan feeder, sehingga minat masyarakat untuk menggunakan moda LRT tinggi.
"Feeder ini tanggung jawab pemda juga, masalahnya pemdanya males mikir," tutupnya.
