bakabar.com, TANJUNG - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sultan Khairul Saleh, menyoroti kondisi bangunan kantor Pengadilan Agama (PA) Tanjung, yang sejak berdiri belum memiliki prototipe.
Bahkan, mantan Bupati Banjar dua periode itu menyuarakan kondisinya kepada Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan, dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI.
"Saya ingin menyampaikan titipan dari dapil saya Kalimantan Selatan, mohon dapat dianggarkan renovasi PA Tanjung, karena sejak berdiri pada 1950, belum memiliki gedung yang sesuai prototipe," ucap Khairul Saleh seperti dikutip bakabar.com dari akun Instagram pribadinya.
"Jadi ini sangat menyedihkan. Saya lahir di Tanjung, sehingga menjadi beban moral," lanjutnya.
Ketua PA Tanjung, Abdullah, tak menampik jika bangunan seluas 336 meter persegi itu belum memiliki prototipe.
"Dengan kondisi gedung tersebut, maka ruang kerja pegawai dan pelayanan memang kurang ideal," katanya kepada bakabar.com, Sabtu (3/9).
Legislator Kalsel di Komisi III DPR RI, Gusti Khairul Saleh. Foto-Antara
Ia mengungkapkan, PA Tanjung mendapatkan tanah hibah dari Pemkab Tabalong seluas 4.997 meter persegi, dan sudah bersertifikat Mahkamah Agung pada 2015 silam.
Selain itu, pihaknya setiap tahun telah mengusulkan anggaran pembangunan secara berjenjang melalui RKAKL ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Mahkamah Agung.
"PA Tanjung juga mengajukan usulan melalui RKBMN ke Kementerian Keuangan, dan telah mendapat persetujuan pada 2019. Namun, sampai sekarang belum masuk dalam anggaran DIPA PA Tanjung," bebernya.
Meskipun kondisi gedung belum ideal, pihaknya tetap berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dengan menerapkan Zona Integritas, dan telah mendapat apresiasi sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan-RB pada 2020.
"Apabila pembangunan gedung terwujud, maka akan semakin meningkatkan pelayanan PA Tanjung kepada masyarakat, khususnya di wilayah Tabalong," tutupnya.
