bakabar.com, JAKARTA – Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei untuk mengetahui tingkat kesadaran publik tentang subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan wacana rencana kenaikan BBM bersubsidi yang sempat dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani mengungkapkan sebanyak 32 persen masyarakat yang mengetahui bahwa BBM disubsidi oleh pemerintah. Berdasarkan temuan tersebut, Deni menyebut hampir mayoritas masyarakat tidak mengetahui status subsidi BBM.
"Seberapa banyak masyarakat yang tahu bahwa harga BBM yang dikonsumsi ini lebih rendah lebih murah dari pasar dunia karena ada subsidi dari pemerintah. Ternyata yang tahu itu hanya 32 persen lebih banyak warga yang tidak tahu oleh harga yang kini beli sekarang itu sebetulnya ditombok atau dibantu atau didiskon gitu ya oleh karena pemerintah memberikan subsidi," katanya melalui siaran daring, Kamis (25/8).
Adapun soal ketersediaan BBM yang disubsidi pemerintah mayoritas berasal dari impor luar negeri yang dibeli dengan harga pasar dunia. Dengan kondisi tersebut, sebanyak 29 persen masyarakat mengetahui BBM di Indonesia berasal dari impor, sedangkan sebanyak 71 persen masyarakat masih menganggap ketersediaan BBM berasal dari produksi dalam negeri.
"Inilah kondisi pengetahuan masyarakat kita tentang hal ini," ujar Deni.
SMRC juga mendalami pendapat masyarakat mengenai keadilan subsidi BBM yang didapatkan kepada semua strata sosial masyarakat. Hasilnya, sebesar 61 persen mayoritas menyatakan penyamaan harga BBM kepada seluruh kalangan masyarakat adalah sesuatu yang tidak adil.
"Penyamaan harga bagi orang yang mampu dan yang kurang mampu diberikan harga yang sama membeli BBM bersubsidi itu adalah sesuatu yang tidak adil," kata Deni.
Lebih lanjut, SMRC bertanya kepada masyarakat di antara yang tahu BBM bersubsidi setuju atau tidak jika harga BBM itu sesuai dengan harga di pasar dunia. Namun, kalangan tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu membeli itu dibantu oleh pemerintah, hasilnya menyatakan kebanyakan setuju.
"Agar mampu memilih agar punya daya daya beli terhadap BBM yang kita tahu harga BBM di dunia lebih tinggi dibanding sekarang. Artinya, harganya dilepas menjadi lebih tinggi sementara yang mampu ya silakan membeli, ini konsisten dengan soal keadilan mayoritas 73 persen menyatakan setuju," pungkasnya.
Reporter: Resti
