bakabar.com, SAMARINDA - Kelangkaan BBM bersubsidi di Kalimantan Timur mendapat atensi dari Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang. Persoalan ini perlu mendapat penanganan agar tidak menyulitkan masyarakat desa.
Menurutnya masalah kelangkaan BBM memberikan dampak besar bagi sebagian besar masyarakat khususnya warga pedesaan dan pedalaman yang masih menggunakan genset untuk penerangan di malam hari.
Ia menilai warga pedesaan dan perbatasan yang masih terisolir sangat membutuhkan BBM bersubsidi, karena tidak hanya diperlukan untuk kendaraan bermotor saja akan tetapi lebih dari itu sebagai pemenuhan kebutuhan penerangan.
Baca Juga: Dukung Pemilu 2024, DPRD Kaltim Minta KPU Maksimalkan Persiapan Logistik
Dengan semakin langkanya BBM bersubdisi ini akan memberikan dampak yang cukup besar bagi warga. Pasalnya, untuk keperluan genset tiap harinya memerlukan tidak sedikit BBM.
“Kalau menggunakan non subsidi berapa besar biaya yang harus mereka keluarkan,” tuturnya.
Penggunaan panel tenaga surya baru digunakan sebagian warga karena harganya yang dinilai terlalu mahal sehingga sulit dijangkau. Selain itu, keterbatasan energi termasuk saat memasuki musim penghujan menjadi kendala tersendiri.
“Warga pedesaan dan pedalaman ini mereka mata pencariannya sebagian besar banyak yang bertani, berkebun, dan nelayan. Penghasilannya pun tak menentu, apabila BBM bersubsidi ini terus langka kasihan sekali mereka,” imbuhnya.
Baca Juga: DPRD Kaltim Minta Semua Pejabat Jujur Mengelola Anggaran Negara
Karena itu, solusi jangka pendek yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan membangun pembagkit listrik tenaga surya atau sejenisnya yang kemudian dalam pelaksanaanya dikelola oleh masyarakat.
“Bangunkan mesinnya, buatkan jaringan instalasinya, kemudian untuk perawatannya masyarakat bisa swadaya berupa iuran tiap bulannya ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama,” katanya.
Adapun solusi jangka panjang, lanjut dia, adalah dengan membangunan perencanaan dengan PLN agar masuk dalam program prioritas sehingga dapat dibangun dan dilaksanakan dalam beberapa tahun kedepan. (ADV/DPRD Kaltim)
