bakabar.com, JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berjanji memperbaiki jalan longsor di Km 171 Satui, Tanah Bumbu (Tanbu). Pemerhati sosial, Anang Rosyadi tak surprise.
Janji itu terlalu sering diucapkan. Tak hanya dari PUPR. Tapi juga ESDM, bahkan Kementerian Pariwisata. Anang terlampau jengah. Kata dia; jangan omdo (omong doang)!
"Dari kemarin kan ngomongnya akan, akan, akan saja. Tapi tidak benar-benar dieksekusi," ungkap aktivis senior Kalsel itu.
Buktinya, status perbaikan Km 171 hingga kini tak jelas. Padahal sudah nyaris sepuluh bulan pasca longsor akibat tambang ilegal itu.
Pemerintah daerah mengaku tak punya uang. Di pusat, antar kementerian saling lempar tanggung jawab.
"Kelakuan pejabat di Jakarta tidak lebih seperti penjajah. Seperti hanya menjarah daerah yang memiliki sumber daya alam," ketusnya.
Mau bagaimana lagi? Anang menekan pemerintah pusat lantaran kewenangan ada di sana. Kata dia, UU Minerba sentralistik. Tapi sayang, tak punya kepedulian.
"Kalau lempar tanggung jawab itu, mereka ingin menyelamatkan perusahaan yang seharusnya bertanggung jawab," nyinyirnya.
Lagi pula, urusan Km 171 bukan hanya soal perbaikan. Tapi mencari si pembuat kerusakan. Kata Anang; jangan salahkah Tuhan. Karena ini bukan bencana alam. "Tapi ulah Firaun," sarkasnya.
Istilah Firaun, Anang gunakan bukan merujuk pada sosok. Tapi tabiat. Ditujukan bagi siapa saja yang berbuat zalim melakukan perusakan.
"Bumi Tuhan seharusnya dimanfaatkan dan dijaga dengan baik kesinambungannya. Bukan malah dirusak," ucap dia.
Anang getol mengurusi Km 171. Bagi dia, ini adalah cela. Makin didiamkan, semakin dibuat buram. Padahal jelas, fakta kerusakan itu ada.
"Kemungkinan mereka mendapat upeti dan bisa dijadikan negoisasi untuk kepentingan diri atau kelompok," tudingnya.
Kembali pada pernyataan indah Menteri PUPR Basuki. Sekali lagi, Anang tak merasa itu kabar gembira. Bagi dia, ini tipu daya.
"Jangan ngomong doang. Kalau mau memperbaiki, langsung saja peraiki. Jangan nyari untung, pura-pura nggak ngerti," lantangnya.
