bakabar.com, JAKARTA – Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan realisasi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di bawah target awal pemerintah.
“Ada penurunan simulasi, penerima manfaat BLT Dana Desa, dari 12.347.000 calon penerima manfaat, fakta lapangan hari ini 6.881.778 penerima atau sekitar 58 persen dari target. Total akhir kami perkirakan akan mencapai 64 persen atau 7.846.000 penerima manfaat, tidak sampai 8 juta,” kata Halim dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Konferensi Pers itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai perkembangan penyaluran bantuan sosial.
“Dalam pelaksanaannya menurun, kenapa? Karena memang kebanyakan BLT Dana Desa digunakan sebagai pengisi rongga kosong. Ketika BST (bantuan sosial tunai) tidak dapat, PKH (Program Keluarga Harapan) tidak dapat, BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) tidak dapat, baru diisi BLT Dana Desa. Karena mengisi rongga kosong, terjadi penurunan target, sampai kehabisan sasaran,” ungkap Halim.
Ia mencontohkan salah satu desa yang tidak menyalurkan BLT Dana Desa di Kabupaten Malang karena memang sudah disepakati di desa tersebut meski ada warganya yang berhak menerima tapi dicukupi oleh warga desa yang kaya.
“Karena sudah kesepakatan musdesus (musyawarah desa khusus) dan seluruh warga desa kompak sepakat dengan keputusan itu, ya sudah karena memang sudah keputusan desa. Ada juga yang sudah tercover. Jadi, BST-nya masuk, kemudian PKH masuk, sehingga BLT Dana Desa tidak kebagian orang sehingga di desa itu tidak disalurkan BLT dana desa,” jelas Hakim.
BLT Dana Desa yang sudah disalurkan hingga saat ini adalah sebesar Rp4,129 triliun untuk 6.881.778 KPM di 63.667 desa (85 persen dari 74. 953 desa).
“Sekaligus kami laporkan terkait penggunaan Dana Desa untuk padat karya tunai. Sudah disalurkan Rp1,3 triliun sampai 16 Juni kemarin. Tidak banyak karena memang fokus kepada BLT tapi selanjutnya padat karya tunai desa akan kembali naik,” ungkap Halim.
Sedangkan untuk kegiatan Desa Tanggap Covid-19, per 16 Juni 2020 terpakai Dana Desa Rp3 triliun dengan jumlah relawan 1.000.851 relawan.
“Kemudian dari 6.881.778 keluarga penerima manfaat, yang mendapat BLT dana desa ada 272.491 KPM yang anggotanya menderita penyakit kronis dan menahun. Sedangkan, ini yang menarik, 1.887.116 keluarga penerima manfaat adalah perempuan kepala keluarga. Jadi lumayan besar perempuan kepala keluarga (PeKa) yang menerima BLT Dana Desa,” tambah Halim.
Presiden Jokowi telah memutuskan menambah anggaran program jaring pengaman sosial karena dipicu pandemi Covid-19 yaitu mencapai Rp203,9 triliun.
Program-program tersebut adalah pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta penerima manfaat yang besaran manfaat yang berbeda-beda sesuai kualifikasi penerima; kedua program kartu sembako untuk 20 juta KPM.
Ketiga, adalah bansos sembako bagi wilayah Jabodetabek dengan target 1,9 juta KK dengan besaran Rp600 ribu untuk masing-masing KK selama 3 bulan pada April-Juni dan dilanjutkan sebesar Rp300 ribu pada Juli-Desember 2020; Kempat adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 9 juta KK di luar Jabodetabek.
Kelima, Kartu Pra Kerja di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian yang ditujukan untuk 5,6 juta penerima dengan total anggaran Rp20 triliun yang diberikan pada April-Desember 2020; keenam adalah bantuan listrik yaitu menggratiskan pemakaian listrik untuk 450 VA dan diskon 50 persen untuk pemakaian 900 VA pada April-Juni 2020.
Ketujuh berupa BLT dana desa di bawah Kementerian Desa bagi 12,3 juta KK dengan nilai Rp600 ribu per bulan per KK pada April-Juni 2020 dan Juli-September 2020 sebesar Rp300 ribu per penerima.(Ant)
Editor: Aprianoor
