bakabar.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada awal 2021, sejumlah nama kondang mulai beredar meramaikan bursa Calon Kapolri.
Mulai dari Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaintelkam Komjen Rycko Amelza Dahniel, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, hingga Sestama BIN Komjen Bambang Sunarwibowo.
Siapa salah satu dari sederet nama Jenderal Bintang Tiga tersebut benar-benar terpilih menjadi Kapolri?
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai institusi yang berwenang memberi usul dan pertimbangan pun dalam waktu dekat akan menyodorkan beberapa nama Calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelum usulan tersebut disampaikan, Kompolnas berupaya mengumpulkan bahan kriteria Calon Kapolri dari berbagai elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap profesionalisme POLRI.
Para Purnawirawan POLRI, Perwira POLRI Aktif, Tokoh Masyarakat, Aktivis LSM, Aktivis Media dan lain-lain dilibatkan dalam Focus Group Discussion (FGD).
(FGD) di Hotel GranDhika Iskandarsyah, Jalan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Mulai hari Selasa 1 Desember dan dilakukan dalam beberapa sesi hingga 3 Desember 2020.
FGD ini dibuka secara resmi oleh Ketua Harian Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas) Benny Josua Mamoto dan juga di hadiri anggota Kompolnas Dr. A. Wahyurudhanto, M.S serta beberapa tokoh Nasional diantaranya Yenny Wahid, Putri Mantan Presiden Abdurahmam Wahid atau Gus Dur, Romo Mudji Sutrisno SJ.
Dalam kesempatan ini Benny Josua Mamoto mengatakan, tujuan dari penyelenggaraan Focus Group Discussion ini, untuk mengumpulkan Bahan Kriteria Calon Kapolri.
“Penyelengaraan FGD ini dimaksudkan untuk menjaring pemikiran dari beberapa shareholder mengenai kriteria Calon Kapolri sebagai dasar Kompolnas dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri,” kata Purnawirawan Jenderal yang juga mantan deputi BNN ini.
Sementara itu, Wakil Bendahara Umum PWI Pusat, Dar Edi Yoga yang mewakili PWI Pusat dalam dalam diskusi ini mengatakan, siapapun yang terpilih nanti menjadi Kapolri, agar MOU antara Dewan Pers dan Polri harus diperhatikan dan dijalankan.
“Dengan masih ditemukannya beberapa kasus terkait adanya wartawan atau media yang dilaporkan ke Polisi. Kami mengingatkan siapapun yang nantinya menjadi Kapolri agar tetap memperhatikan MOU antara Kapolri dan Dewan Pers dalam penanganan sengketa pers,” tegas Dar Edi Yoga.
Untuk itu, lanjutnya, MOU harus dijunjung tinggi serta disosialisasikan dan dipahami oleh pihak terkait, terutama penyidik kepolisian agar memiliki pemahaman yang sama terhadap fungsi dan peran wartawan dalam menjalankan tugasnya.
