bakabar.com, JAKARTA - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengingatkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah kepemimpinan agar tetap memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat meski dalam suasan Pemilu 2024.
Ia mengkhawatirkan bila netralitas ASN terganggu dengan terlibat langsung dalam politik praktis akan berdampak langsung pada pelayanan publik.
Demi meminimalisir hal itu terjadi, sudah seharusnya ASN melakukan tugas pokok beserta fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Biarlah hingar-bingar Pemilu ini di Partai Politik saja. ASN harus tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya seperti dilansir Antara, Minggu (4/6).
Baca Juga: Diiming-imingi Uang, Seorang ASN di Cianjur Cabuli Anak di Bawah Umur
Salah satu untuk menjaga iklim kondusifitas di lingkungan ASN, pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur No.10 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.
Dalam surat edaran tersebut, ASN juga diminta untuk membacakan ikrar netralitas dan menandatangani pakta integritas.
Hal tersebut dilakukan agar ASN dapat menjaga sekaligus menegakkan prinsip netralitas di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu 2024.
"Karena selain netralitas itu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menjaga situasi dan kondisi yang kondusif saat Pemilu," tuturnya.
Baca Juga: Pejabat Langgar Netralitas ASN dalam Politik di Jember, Ada Nama Bupati!
Kemudian diminta untuk menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
Lalu menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. ASN juga harus menolak politik uang dari segala jenis pemberian dalam bentuk apa pun.
