bakabar.com, PELAIHARI – Lambannya realisasi megaproyek Kawasan Industri (KI) Jorong mendapat sorotan dari pengusaha sekaligus bos batu bara asal Tanah Laut (Tala), Muhammad Noor.
Pasalnya hingga kini operasional salah satu proyek strategis nasional (PSN), andalan Presiden Joko Widodo tersebut masih sebatas angan-angan.
Muhammad Noor atau yang akrab disapa Haji Nurdin memberikan beberapa penilaian. Pertama, kata dia, nilai investasi KI Jorong yang terlampau besar menjadi pertimbangan utama calon investor.
Kedua, Haji Nurdin menilai sampai saat ini pemerintah pusat masih minim berperan sekalipun beberapa kali investor sempat mencoba masuk namun gagal.
“Harus ada intervensi pusat, yang artinya investor orang dekat dengan presiden. Dengan demikian kawasan Industri Jorong dapat terealisasi sesuai target jangka waktu,” kata Haji Nurdin kepada bakabar.com, Kamis (11/2).
Karenanya pemerintah daerah Tanah Laut, kata dia, wajib proaktif untuk menyampaikan persoalan ini ke pemerintah pusat.
“Ini supaya pemerintah pusat mengetahui pangkal masalah rencana strategis kawasan industri ini,” ujar pengusaha sekaligus politikus PDIP tersebut.
Haji Nurdin tak menampik jika banyak investor yang ragu untuk berinvestasi di KI Jorong dengan sederet pertimbangannya.
“Mereka melihat prospeknya kurang menjanjikan sehingga investor banyak pertimbangan untuk invest di sana,” papar dia.
Dengan para calon investor itu, Haji Nurdin beberapa kali ikut meeting membahas KI Jorong. Namun hingga kini belum juga ada yang serius. Padahal sudah diyakinkan bahwa akan diberikan perizinan gratis.
“Selentingan mereka melihat komoditasnya yang jadi pertimbangan. Sebab, jika mendirikan pabrik maka harus tersedia komoditas,” katanya.
Kemudian, untuk pelabuhan peti kemas sendiri juga sudah ada di Trisakti Banjarmasin.
Hal inilah yang dinilainya perlu menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi, dalam jangka panjang.
“Tentunya tidak mudah dan tidak sembarangan kawasan atau daerah ini bisa ditetapkan oleh presiden kalau tidak dalam kajian jangka panjang. Makanya harus dipertahankan,” tandas Haji Nurdin.
Meski sama-sama berstatus proyek strategis nasional, Bendungan Tapin, dan KI Jorong, ternyata beda nasib.
Jika di Tapin telah rampung, tidak demikian dengan proyek andalan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Tanah Laut itu.
Di Tapin, saking tepat waktunya, presiden berencana meresmikan langsung bendungan senilai Rp1,4 triliun itu, meski akhirnya batal.
Seperti kita tahu, presiden juga bertekad membangun sebuah kawasan industri di Jorong.
Sayangnya, hingga 7 tahun berselang belum satu pun investor melirik proyek KI Jorong.
Pemerintah daerah belum mampu meyakinkan investor untuk berinvestasi di KI Jorong.
Padahal dari sisi pelabuhan telah rampung. Sudah beroperasi. Bahkan punya lisensi operasi.
Catatan bakabar.com, PT. Jorong Pord Development pernah menyatakan minat mengelola KI Jorong.
Bahkan melakukan ekspose di hadapan Pemkab Tala. Namun, dalam perjalanannya PT Jorong mundur tanpa ada kabar.
Pemerintah daerah pun harus mencari calon investor baru. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Pusat sampai dilibatkan.
Namun Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Andres Evony mengatakan upaya dengan menyurati BKPM belum menuai hasil.
“Sampai sekarang belum ada. Walaupun kemarin sempat ada dua perusahaan yang menyatakan minat namun belum ada perkembangan hingga sekarang,” ujar Andres kepada bakabar.com, Senin (1/2).
Pemerintah Tanah Laut, hingga kini masih membuka pintu bagi pengelola baru kawasan industri Jorong di Desa Swarangan itu.
Menyangkut besaran nilai investasi, Andres mengembalikan sepenuhnya ke investor.
Sebagai pengingat, akhir tahun lalu, Presiden Jokowi mengumumkan kembali masuknya KI Jorong ke PSN.
Presiden menargetkan proyek senilai Rp22 miliar itu rampung paling lambat 3 tahun ke depan. KI Jorong bakal dibangun seluas 6.370 hektare.
Fasilitas pendukung di KI Jorong, yakni Pelabuhan Pelaihari sudah selesai pengerjaannya.
Bahkan Bupati Sukamta telah dua kali melakukan uji coba, uji sandar, hingga pelepasan kapal tongkang dengan muatan batu bara di sana.
Saat ini Pemkab tengah menyiapkan penyediaan sumber daya air, listrik, dan tenaga kerja KIK Jorong.
