bakabar.com, BANJARMASIN – Pengetahuan dan pengalaman para profesi penilai di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah terus digenjot. Salah satunya lewat Diseminasi dan Sosialisasi Standart Penilaian Indonesia (SPI) DS-100 di Aria Barito Hotel, Banjarmasin, Selasa (10/09).
Acara tersebut digelar oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Kalselteng. Dengan harapan dapat meminimalisi resiko petugas penilai di lapangan.
Ketua DPD MAPPI Kalselteng, Hani Muntoha menyebutkan, sejauh anggotanya ketika menjalankan proses penilaian selalui sesuai dengan standar yang ada dan hasilnya cukup memuaskan.
Namun, menurutnya tetap saja setiap periodik kemampuan mereka terus ditingkat.
“MAPPI Kalselteng ini berusaha mengadakan kegiatan yang bisa memperkaya keilmuan penilai khususnya anggota DPD MAPPI Kalselteng. Ke depan kami akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk menambah pengetahuan atau syarat kompetensi yang ada untuk anggota DPD MAPPI Kalselteng,” tutur Hani Muntoha.
Dalam kegiatan itu disinggung pula tentang Rancangan Undang Undang Perlindungan bagi penilai. DPD MAPPI berharap RUU itu bisa terealisasi menjadi UU.
Tujuannya sebagai perlindungan hukum kepada penilai. Sebab pihaknya merasa penting bagi para penilai saat menjalankan tugas dengan adanya perlindungan hukum.
“Dari DPD MAPPI jika ada penilai yang tersangkut kasus hukum, kita kembalikan kepada yang namanya dewan penilai. Itu apabila ada persoalan persoalan yang menyangkut penilai. Kalau DPD tidak bisa masuk ke ranah itu apabila ada anggota MAPPI yang tersangkut kasus hukum disebabkan permasalahan penilaian,” pungkas Hani Muntoha.
Baca Juga: Ini Usaha MAPPI Meningkatkan Kualitas Penilai
Baca Juga: Barabai Berkabut, BPJS Bagi-Bagi Masker
Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
