bakabar.com, JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menegaskan pihak lain tidak akan bisa mendikte dirinya dalam berbagai urusan hukum apabila terpilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia.
"Jadi, apa pun prosedurnya, kalau prinsipnya sudah sama untuk menegakkan konstitusi, tidak ada yang bisa mendikte Mahfud MD,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (26/1).
Hal itu disampaikan Mahfud dalam dialog 'Tabrak Prof' bersama masyarakat Lampung, yang digelar khusus untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat secara tatap muka.
Baca Juga: Respons Presiden Jokowi Mahfud Mau Hengkang dari Kabinet: Itu Hak!
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan dirinya adalah pendekar hukum yang senantiasa bersikap tegak lurus menegakkan konstitusi.
Mahfud pun bercerita tentang kesepakatannya bersama partai-partai pengusung ketika hendak dipilih menjadi cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo.
Dalam ceritanya, Mahfud dan seluruh partai pengusung bersepakat untuk tidak saling menugaskan. Kesepakatan yang dibangun adalah menegakkan hukum dan konstitusi sesuai proporsi-nya masing-masing.
Baca Juga: Rencana Mundur Mahfud MD Sudah Sejak Debat Pertama
Sementara, Mahfud menegaskan bahwa partai politik tugasnya adalah menegakkan hukum dan konstitusi dengan mengirim kader-kader terbaiknya sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Kemudian juga mengirimkan pejabat-pejabatn-nya ke pemerintah dalam rangka tugas bersama menegakkan konstitusi," imbuhnya.
Oleh karena itu, Mahfud berkomitmen tetap pada sikapnya untuk menjalankan konstitusi, menegakkan hukum, serta menyikat korupsi apabila diberi mandat oleh rakyat sebagai wapres RI tahun 2024-2029.
