bakabar.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dapat menjadi teladan politik yang berkeadaban di Indonesia.
"KAHMI harus memberikan contoh menjadi teladan yang baik atas politik demokrasi yang berkeadaban di Tanah Air," kata Mahfud MD dalam Musyawarah Nasional XI KAHMI di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat.
Dia menjelaskan bahwa dalam politik demokrasi berkeadaban itu, para anggota KAHMI harus menjunjung tinggi nilai serta norma-norma yang berlaku di Indonesia.
"Sehingga, silakan saja berpolitik, akan tetapi tetap harus berkeadaban; tidak boleh melakukan fitnah apalagi menghina lawan politiknya," tambah Mahfud.
Baca Juga: Jusuf Kalla Sampaikan Kriteria Presidium KAHMI
Dia juga meminta agar KAHMI kembali kepada cita-cita para pendahulunya yakni senantiasa menciptakan kader bangsa yang mengurus pemerintahan pada berbagai tingkatan.
"Nilainya, pada saat itu berpikir bagaimana caranya Indonesia betul-betul merdeka, sehingga anak-anak Islam bisa masuk ikut mengurus pemerintahan ini; dan sekarang pintunya sudah terbuka luas tinggal kembali pada diri sendiri apakah mau berkhianat pada nilai itu atau tidak," jelas Mahfud.
Mahfud juga berharap penyelenggaraan Munas XI KAHMI berakhir dengan damai serta memberikan kesejukan, baik di internal organisasi maupun masyarakat secara luas.
Baca Juga: Infonya Jokowi Batal Hadir dalam Munas KAHMI 2022
Menurut dia, berbagai perbedaan merupakan hal biasa yang terjadi serta dapat menjadi dinamika dalam setiap penyelenggaraan munas para alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.
"Saya berharap agar ini berakhir seperti munas sebelumnya, ramai, kasak-kusuk, biasalah dinamika, dan itu bagus. Akan tetapi, setelah selesai (munas) ini KAHMI tetap satu," ujar Mahfud MD. Seperti dilansir antara.
Munas XI KAHMI dijadwalkan dibuka Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat. Selain itu, hadir pula dalam Munas XI KAHMI di Palu antara lain Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, politikus senior Akbar Tandjung, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
