bakabar.com, JAKARTA – Kasatgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika menyatakan belum menemukan mafia yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan minyak goreng tersebut. Dugaan sementara dirinya, kelangkaan lebih dipicu adanya pedagang dadakan.
“Sejauh ini belum ditemukan mafia minyak goreng, mafia lebih dikonotasikan sebagai persekongkolan besar, yang masif dan terstruktur dengan melibatkan banyak pihak,” kata Irjen Helmy Santika, dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (23/3).
Helmy mengklaim Satgas Pangan tak menemukan praktik mafia dalam peredaran minyak goreng di tengah masyarakat selama proses pendalaman beberapa waktu terakhir.
Ia menduga harga minyak goreng naik karena muncul pedagang minyak dadakan yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah.
“Yang ditemukan di lapangan cukup banyaknya pedagang dadakan, reseller dan pelaku usaha yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah,” ujarnya.
“Jadi sementara ini temuan kami lebih personal pelaku usaha, buka mafia minyak goreng,” katanya menambahkan.
Pernyataan Polri ini bertolak belakang dengan pengakuan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi. Menurutnya, polisi telah mengantongi nama-nama tersangka terkait mafia minyak goreng.
Hal itu disampaikan Luthfi kepada anggota Komisi VI DPR saat rapat dengar pendapat pada Kamis pekan lalu.
“Sekarang sudah ada yang menggulirkan barangnya. Itu juga sedang diperiksa polisi juga kalau sampai terjadi kecurangan. Mudah-mudahan hari ini Polri bisa mengumumkan, dalam 1-2 hari ini mengumumkan daripada kecurangan-kecurangan tersebut,” ujar Lutfi pada Rapat Kerja dengan Komite 2 DPD RI, Senin (21/3).
Sudah sekitar tiga bulan terjadi kelangkaan minyak goreng. Antrean minyak goreng di toko-toko bahkan sempat mengular pada Februari hingga awal Maret. Namun sampai saat ini, kepolisian belum juga menemukan biang keladinya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta tersangka kasus mafia minyak goreng langsung ditangkap. Menurutnya, tersangka dalam kasus mafia minyak goreng tidak perlu diumumkan ke publik.
“Saya pikir rencana untuk mengumumkan mafia yang tidak jadi itu serahkan kepada penegak hukum. Saya pikir enggak perlu diumumkan, langsung tangkap saja,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (22/3).
