News

Macet Jakarta Bikin Rugi Rp100 Triliun, LRT Jabodebek Mesti Disubsidi

Presiden Joko Widodo blak-blakan soal kemacetan Jakarta. Kata dia, merugikan negara ratusan juta setiap harinya.

Featured-Image
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan uji coba LRT Jabodebek. Foto: Dok. Kemenhub

bakabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo blak-blakan soal kemacetan Jakarta. Kata dia, merugikan negara ratusan juta setiap harinya.

"Karena kerugian negara akibat kemacetan hampir Rp100 triliun per tahun,” ujarnya dalam keterangan pasca uji coba LRT Jabodebek, Kamis (10/8).

Itulah mengapa, LRT Jabodebek dianggap penting bagi pemerintah. Setidaknya bisa sedikit mengurangi kemacetan di ibu kota. Biar negara tak rugi-rugi amat.

Baca Juga: LRT Jabodebek, Menhub: Laju Sudah Lebih Halus dan Nyaman

Uji coba LRT sendiri dalam rangka penyesuaian sistem sebelumnya. Agar moda transportasi baru ini maksimal saat digunakan masyarakat.

"Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem, saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas," katanya.

Jokowi menekankan pentingnya keamanan dan keselamatan masyarakat dalam pengoperasian moda transportasi massal. Salah satunya LRT.

"Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Kemungkinan Insyaallah 26 Agustus (dioperasikan)," ucap presiden.

Ia berharap kehadiran LRT Jabodebek mampu memindahkan mobilitas masyarakat. Dari kendaraan pribadi ke angkutan massal. 

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah wajib memberikan subsidi atau public service obligation (PSO) untuk pelayanan angkutan massal. Agar semakin menarik minat masyarakat untuk beralih ke angkutan umum.

Baca Juga: Pembaharuan Perangkat Lunak, LRT Jabodebek Siap Uji Coba Terbatas

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya menjelaskan, aspek keselamatan menjadi perhatian utama. Sebelum nantinya LRT Jabodebek beroperasi secara komersial.

Itulah sebabnya pengujian dilakukan setiap hari oleh tim Kemenhub. Melalui DJKA bersama dengan KAI, dan semua pihak terkait.

"Target terdekat kami, proses uji coba operasional dapat segera dilaksanakan kembali untuk mendapatkan masukan kembali dari masyarakat," ujar Budi.

Editor


Komentar
Banner
Banner