bakabar.com, BANJARMASIN - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Ardiansyah mendesak pemerintah pusat untuk segera menyusun kajian khusus terkait pengendalian banjir dan pemanfaatan sumber daya air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.
Desakan tersebut disampaikan saat Ardiansyah bersama rombongan melakukan konsultasi ke Direktorat Sungai dan Pantai, Kementerian PUPR di Jakarta. Ia menyoroti tingginya dampak banjir yang terjadi di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Selatan (HSS), Tapin, dan Barito Kuala (Batola).
Menurutnya, banjir di kawasan rawa Batang Banyu di wilayah-wilayah tersebut kerap menyebabkan pemukiman dan lahan pertanian terendam air dalam jangka waktu yang lama, bahkan bisa mencapai berbulan-bulan.
“Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta peran aktif masyarakat sangat penting dalam pengendalian banjir dan pemanfaatan sumber daya air,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Ardiansyah berharap kajian yang dilakukan Kementerian PUPR dapat menghasilkan solusi yang efektif dalam menanggulangi banjir dan mengoptimalkan pemanfaatan air di DAS Barito. Hal ini, katanya, berhubungan langsung dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
