Beras India

Larangan Ekspor Beras India, Bapanas: Tak Pengaruhi Stabilitas Pangan

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan Indonesia telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. 

Featured-Image
Menyikapi kebijakan India yang melarang ekspor beras non-Basmati mulai 20 Juli 2023, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan hal itu tidak akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan nasional. Foto: Bapanas

bakabar.com, JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan Indonesia telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. 

Menyikapi kebijakan India yang melarang ekspor beras non-Basmati mulai 20 Juli 2023, menurut Arief, hal itu tidak akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan nasional. 

"Kita akan pastikan bahwa Indonesia memiliki stok yang cukup, hitungannya carry over dari 2022 ke 2023 itu ada sekitar 4 juta ton, kemudian dari amatan KSA (Kerangka Sampel Area) kita punya produksi lebih dari 2,8 juta ton amatan bulan Mei, jadi kita optimis beras aman," ujar Arief dalam keterangannya dikutip Minggu (23/07).

Arief mengungkapkan, sesuai arahan Presiden pada Ratas Kabinet Selasa (18/07), Bapanas telah mempersiapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang pemenuhannya diprioritaskan bersumber dari dalam negeri. Penugasan pengadaan CBP sebanyak dua juta ton yang dilakukan melalui importasi Perum Bulog bersumber dari beberapa negara, tidak termasuk India. Bahkan menurutnya, justru pemerintah India yang menawarkan dilakukannya trade balancing dengan Indonesia.

"Trade balance India itu dengan Indonesia kalahnya besar, sehingga teman-teman dari India ini mengharapkan kita itu importasinya salah satunya dari India, jadi memang mereka sendiri yang meminta pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan atau trade balance karena ekspor CPO kita jauh lebih besar," ungkapnya.

Baca Juga: Harga Telur dan Daging Ayam Naik, Bapanas: Ini Kesetimbangan Baru

Ditambahkannya, untuk mengantisipasi menurunnya jumlah ketersediaan beras akibat El Nino, Presiden Jokowi telah menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, mulai dari upaya deteksi dini, teknologi modifikasi cuaca, hingga penyiapan waduk dan sumur bor.

"Salah satu arahan Presiden, Menteri Pertanian diminta untuk mempercepat tanam dan mempersiapkan produksi, serta penyaluran pupuk, sedangkan Bapanas diminta mengkalkulasi berapa kebutuhan dan dipenuhinya dari mana," terang Arief.

Sejauh ini, target produksi beras dalam negeri mencapai 30 juta ton. Adapun stok Bulog berada di angka 735.000 ton ditambah realisasi Importasi sekitar 500.000 ton karena masih dilakukan penyerapan dari dalam negeri dan impor dilakukan hanya untuk balancing.

Pemanfaatan CBP dalam tiga bulan terakhir untuk bantuan pangan beras sebesar 640.000 ton ditambah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) 600.000 ton, telah memberikan andil positif dalam pengendalian inflasi. Untuk itu akan dilakukan intervensi lagi pada tiga bulan mendatang kepada 21,353 juta KPM, masing-masing sebanyak 10kg.

Baca Juga: Stabilkan Harga Ayam, Bapanas Andalkan Gerakan Pangan Murah 

"Presiden juga memerintahkan, melalui penugasan dari Bapanas kepada Perum Bulog untuk menyerap 2,4 juta ton sehingga balance stok Bulog yang dibawa ke 2024 itu nantinya sebesar 1,2 juta ton." paparnya.

Saat ini Bapanas telah menyesuaikan harga gabah dan beras sekitar 20% untuk menjaga keseimbangan baru. Arief berharap melalui penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) tersebut, keberlangsungan industri perberasan nasional bisa terus terjaga stabil baik di tingkat petani, penggilingan, hingga pedagang. Harga gabah kering panen (GKP) yang sebelumnya Rp4.200 menjadi Rp5.000/kg dan beras premium di wilayah sentra produksi dari Rp12.800 menjadi Rp13.900/kg.

"Bahwa komponen-komponen yang berpengaruh pada produksi seperti biaya sewa lahan, pupuk, hari orang kerja, dan BBM itu naik sehingga memang harus kami sesuaikan," ujarnya.

Arief menambahkan, "Perintah Bapak Presiden harga itu harus wajar di tingkat produsen, pedagang, dan konsumen. Tidak boleh harga di hulu terlalu rendah dan harga di hilir tidak boleh terlalu tinggi," imbuhnya.

Baca Juga: Daya Saing Produk Ekspor, Bapanas Dukung Penjaminan Keamanan Pangan

Selain itu, pelaksanaan impor dilakukan untuk mengantisipasi risiko instabilitas pangan baik akibat dampak El Nino, kondisi geopolitik dan lingkungan global, maupun untuk menjaga daya beli masyarakat. Oleh sebab itu ia menjelaskan bahwa impor yang dilaksanakan saat ini, dilakukan secara terukur sehingga petani tidak perlu khawatir, harga gabah akan dijaga tetap wajar.

"Tentunya kita prioritaskan produksi dalam negeri. Pemenuhan kebutuhan nasional secara umum masih dipenuhi dari dalam negeri. Importasi dilakukan hanya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan," tutupnya.

Editor
Komentar
Banner
Banner