bakabar.com, JAKARTA - Indonesia menjadikan momentum KTT ASEAN 2023 sebagai wadah untuk mendorong negara-negara ASEAN mengintegrasikan sektor perekonomian di kawasan.
Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Nella Sri Hendriyetty menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan regional.
“Sebagai Ketua ASEAN, kita mendorong negara-negara di ASEAN untuk memakai mata uang lokal dalam transaksi lintas batas ASEAN,” kata Nella dalam webinar yang dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu (3/5).
Dorongan penggunaan mata uang lokal tersebut termasuk dalam kerja sama Local Currency Settlement (LCS) yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) atau dedolarisasi.
Baca Juga: Keketuaan ASEAN 2023, Apindo: RI Bisa jadi Lokomotif Dedolarisasi
Nella menjelaskan, penggunaan dolar AS dapat membuat negara-negara ASEAN rentan terhadap dampak krisis global. Sebab, perekonomian global sangat dipengaruhi oleh penggunaan dolar AS.
“Kita tahu bahwa penggunaan satu mata uang asing secara berlebihan itu akan membuat fundamental ekonomi melemah dalam jangka panjang. Jadi, kalau kemarin ada penguatan khusus dolar segara signifikan, maka rupiah akan terdepresiasi cukup dalam,” ujar Nella.
Saat ini, dia melanjutkan, sudah terbentuk gugus tugas proses transisi penggunaan mata uang lokal di negara ASEAN. Harapannya, proses transisi tersebut berjalan sukses sehingga bisa memasukkan ketentuan tentang penggunaan mata uang lokal ASEAN dalam kewajiban kontrak bisnis di sesama negara ASEAN.
Baca Juga: ASEAN Summit, Kemenparekraf Hadirkan Pesta Rakyat di Labuan Bajo
Namun, meski Indonesia sangat mendorong pemakaian mata uang lokal ASEAN dalam transaksi perdagangan, tidak ada pemaksaan dalam proses implementasi. Semua diserahkan pada kesiapan masing-masing negara.
“Sejauh ini mereka tidak menentang konsep ini untuk diterapkan. Namun, untuk berpartner, karena harus ada perjanjian bilateralnya lebih dulu, mereka masih menunggu dan ada beberapa yang masih dalam proses negosiasi,” tandas Nella.
