bakabar.com, BANJARMASIN - KPU Kalimantan Selatan (Kalsel) diminta membuka ruang untuk tim pemantau dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Banjarbaru pada 19 April 2025 mendatang.
Permintaan itu datang dari Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) Banjarbaru. Pasalnya pada Pilkada 27 November 2024 lalu, hanya ada satu tim pemantau yang terakreditasi.
“Kami minta diberi kesempatan ruang untuk tim pemantau. Karena dalam tahapan tidak ada dibuka,” ujar Ketua GMPD Banjarbaru, Rahmadi usai acara audiensi di aula KPU Kalsel, Senin (17/3) petang.
Dia mengaku, pada Pilkada 2024 lalu di Banjarbaru, tim pemantau memang sangat minim. Hanya satu yang terakreditasi yaitu Forum Demokrasi Milenial (FDM).
"Nah untuk PSU kali ini ada beberapa kawan-kawan yang antre. Salah satunya LPRI,” beber Rahmadi.
Oleh karenanya pihaknya meminta agar dalam PSU yang tinggal kurang lebih satu bulan ini pintu untuk keterlibatan tim pemantau dapat dibuka selebar-lebarnya.
“Pemantauan ini tujuannya ikut berpartisipasi, apabila ada kesalahan melaporkan ke pengawas, seperti Bawaslu dan Gakkumdu,” ucapnya.
Selain itu lanjutnya Rahmadi, keberadaan tim pemantau sangatlah penting. Selain turut berpartisipasi guna kelancaran PSU, mereka juga berfungsi dalam hal pengawasan.
"Sebenarnya masyarakat juga bisa mengawasi, tapi pemantau ini punya akreditasi kalau berakhir kepada hukum. Itu pentingnya,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kalsel, Andi Tenri Sompa mengakui bahwa untuk di tahapan PSU memang tidak ada diatur terkait pendaftaran tim pemantau.
Oleh karenanya, aspirasi dari GMPD Banjarbaru akan diakomodir dan sesegeranya dikonsultasikan ke pusat.
"Memang di tahapan PSU ini tidak ada kapan pendaftaran tim pemantau. Tpi ini akan kami konsultasikan ke KPU RI. Karena memang layaknya ada pemantau,” kata Tenri.
"Apakah layaknya pemantau yang sudah ada di Banjarbaru, itu yang tertunda yang kami menjawabnya,” lanjutnya.
Selain itu, diungkapkan Tenri bahwa PSU Banjarbaru akan menjadi pilot proyek. Dimana nantinya lembaga-lembaga kepemiluan pusat dari KPU RI, Bawaslu RI, hingga DKPP akan turun langsung melakukan monitoring.
"Oleh karena itu penting bagi kami untuk seluas-luasnya menginformasikan kepada masyarakat untuk datang ke TPS pada 19 April mendatang,” pungkasnya.
