bakabar.com, PURWOKERTO – Polemik antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan PB Djarum mencuat. Setelah PB Djarum menyatakan pamit dan menghentikan audisi umum atlet bulutangkis di tanah air tahun depan.
Terkait polemik itu, KPAI menegaskan hanya ingin audisi bulutangkis oleh PB Djarum meniadakan unsur promosi brand rokok. Bukan untuk menghentikan kegiatan audisi yang melibatkan banyak anak usia dini.
Sebab, kata Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty menilai kegiatan audisi beasiswa bulutangkis PB Djarum tersebut, anak-anak secara tidak langsung menjadi bagian dari upaya promosi produk rokok.
“Kenapa dikatakan sebagai promosi? Karena kalau sudah dipakai, mereka kan berarti tidak ada unsur pajaknya, tidak ada batas waktu sampai kapan dipakai,” kata Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty seperti dikutip bakabar.com dari antara, Senin (09/09).
Selain itu, ia menyebut kegiatan audisi itu memuat upaya denormalisasi produk-produk yang berbahaya. Pasalnya, rokok menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan produk bahaya. Sehingga ada pembatasan dalam peredaran, promosi, dan interaksi anak-anak.
Ia menjelaskan pula bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 kegiatan-kegiatan yang disponsori oleh rokok sebetulnya tidak boleh disiarkan secara langsung oleh media.
“Tentu format audisi ini walaupun audisinya tidak kita hentikan tapi harus melakukan penyesuaian yang baru. Atas dasar itu, maka audisi dengan bentuk yang sekarang memang akan diakhiri,” terangnya.
Sitti mengatakan bahwa PB Djarum dalam pertemuan terakhir dengan KPAI pada 4 September 2019 sudah menyatakan siap melakukan perubahan.
Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan mengenai proses Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis 2019 PB Djarum di Purwokerto, Senin (09/09). Foto-Antara.
“Sekarang audisi umum beasiswa bulu tangkis tanpa ada embel-embel (Djarum), kemudian jersey juga sudah diganti walaupun di belakangnya masih ada tulisan Djarum yang disematkan,” katanya.
Ia menekankan bahwa pada prinsipnya KPAI bukanlah seperti Satuan Polisi Pamong Praja yang bisa langsung membubarkan suatu kegiatan yang dinilai bermasalah.
“Tidak begitu, tetapi kita tetap mengawasi kesiapannya karena yang memiliki tata aturan itu nanti yang akan melakukan eksekusi. Misalnya, ini akan bertentangan dengan kawasan tanpa rokok, yang punya perda kawasan tanpa rokok kan dari pemda, jadi, silakan pemda ini dinilai,” katanya.
Sementara itu, sebelumnya PB Djarum akan menghentikan audisi umum bulutangkis untuk tahun depan.
“Di tahun 2020 kami memutuskan untuk menghentikan audisi umum. Memang ini disayangkan banyak pihak, tetapi demi kebaikan bersama kami hentikan dulu, biar reda dulu, dan masing-masing pihak agar bisa berpikir dengan baik,” kata Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppi Rasimin di Hotel Aston, Purwokerto dikutip dari detikcom.
Untuk 2019 ini, demi mengurangi polemik, PB Djarum patuh menurunkan semua brand PB Djarum. Disamping itu setiap peserta juga tak lagi diberi kaos Djarum.
Meski begitu, Yoppi menjelaskan PB Djarum bukan menghasilkan produk rokok, melainkan atlet-atlet bulutangkis.
Yoppy mengaku tak bisa lagi mengakomodasi keinginan KPAI yang selalu berubah-ubah saat pembahasan. Yoppy menilai sikap KPAI sudah melampaui batas.
Baca Juga:KPAI vs PB Djarum, Menpora: Lakukan Terus Audisi
Baca Juga:PB Djarum Pamit, Ini Komentar Mohammad Ahsan
Sumber: antara/detikcomEditor: Ahmad Zainal Muttaqin
