bakabar.com, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai momentum debat capres belum maksimal menyentuh substansi isu hak asasi manusia (HAM).
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyebutkan Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belum memperlihatkan komitmen mereka dalam perlindungan HAM.
"Pemaparan awal ketiga calon presiden belum sepenuhnya menunjukkan komitmen terkait perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM," kata Dimas, Rabu (13/12).
Baca Juga: Curhatan Prabowo Diserang Isu HAM Tiap Debat Capres
Dalam pengatamatannya, Anies hanya berfokus pada prinsip negara hukum. Ia hanya mengungkit fenomena pelaporan kepada aparat yang tidak ditindaklanjuti dan peristiwa 21-23 Mei 2019 lalu.
Sementara Prabowo, KontraS dinilai lebih banyak bercerita soal kisahnya berkarir sebagai prajurit, bahkan tidak menyentuh tema yang seharusnya.
Selanjutnya Ganjar lebih banyak berbicara tentang akses kesehatan, hak atas pekerjaan, sampai hak atas fasilitas pendidikan. Ganjar juga menyebut soal intimidasi terhadap kebebasan berekspresi, serta pemerintahan bersih serta akomodatif.
Baca Juga: Waktu Debat Habis, Prabowo Beri Hormat Lalu Balik Kanan
Untuk itu, KontraS menilai ketiga capres tidak menunjukkan komitmen yang tegas soal kemajuan dan peradaban HAM di Indonesia, lewat sejumlah langkah strategis.
"Kami pun tidak menemukan visi besar dalam penegakan HAM, padahal dalam sistem negara presidensialisme, otoritas-kewenangan yang diberikan Presiden sangatlah besar," ujarnya.
Dimas menyebut dari debat itu juga memperlihatkan nihilnya komitmen dan strategi konkrit dari masing-masing capres dalam agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM Berat.
Dalam perdebatan, Dimas melihat diskursus mengenai penegakan hukum atas kasus pelanggaran HAM berat menjadi isu panas di tengah debat calon presiden, utamanya antara Ganjar dan Prabowo.
Ganjar sempat menanyinggung komitmen Prabowo Subianto dalam penuntasan kasus Penghilangan Aktivis 1997/1998.
Baca Juga: Debat Capres Perdana Rampung, Ganjar Belum Puas!
Terkait itu, KontraS mengaku menyoroti beberapa persoalan yang mencuat. Pertama, KontraS menyayangkan kasus pelanggaran HAM berat yang disebutkan oleh Ganjar hanya menyebutkan 12 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diakui oleh Presiden Jokowi pada 11 Januari 2023 lalu.
Padahal, kata dia, terdapat 17 kasus pelanggaran HAM berat yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM.
Kedua, KontraS melihat tidak muncul keberanian dari Prabowo untuk berkomitmen dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat.
"Bahkan, tanggapan Prabowo terkait penuntasan kasus penghilangan aktivis 1997-1998; justru mengafirmasi dirinya diduga terlibat dalam kasus tersebut," tukasnya.
