bakabar.com, BALANGAN – Komisi II DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Forum ini berfokus mengevaluasi capaian kinerja, khususnya terkait sektor ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat yang berlangsung selama dua hari, pada tanggal 20 hingga 21 April 2026 tersebut, dihadiri oleh seluruh anggota Komisi II serta perwakilan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Dalam kesempatannya, anggota dewan menyoroti efektivitas dan realisasi program-program strategis yang telah berjalan sepanjang tahun 2025. Mereka meminta penjelasan mendalam mengenai dampak kebijakan yang diambil terhadap pertumbuhan ekonomi lokal serta pemerataan pembangunan.
“Pembahasan LKPJ ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi sejauh mana program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkap Nur Fariani, Anggota Komisi II DPRD Balangan.
Komisi II menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah yang dimiliki, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, hingga pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Anggota dewan meminta SKPD untuk lebih inovatif dalam merancang program guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Sementara itu, perwakilan SKPD memaparkan sejumlah capaian kinerja, realisasi anggaran, serta program unggulan yang telah dilaksanakan. Mereka juga menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, antara lain keterbatasan anggaran dan faktor teknis lainnya.
Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai peraturan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Hasil pembahasan ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi formal untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah demi pembangunan yang lebih berkelanjutan.
SKPD yang hadir dalam rapat antara lain:
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
- Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
- Badan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
