bakabar.com, BANJARMASIN – Upaya serius dilakukan Komisi I DPRD Kalsel untuk mewujudkan dan mengembangkan desa wisata.
Setelah pada awal bulan lalu melakukan seminar dan uji publik untuk mendapatkan masukan bagi materi pembahasan Raperda tentang Desa Wisata, kali ini konsultasi juga dilakukan ke Pemerintah Pusat.
Mengingat tujuannya tak hanya untuk menghidupkan pariwisata di daerah, namun juga mengedepankan peran serta masyarakat dalam pengembangan wisata sebagai pelaku utama.
Sehingga nantinya, kegiatan kepariwisataan dapat dirasakan manfaatnya sepenuhnya oleh masyarakat setempat.
Dalam kunjungan kerja dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa-Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta.
"Kami menindaklanjuti agenda kegiatan Komisi I terkait upaya pengembangan desa wisata, dan disampaikan masalah kesiapan serta trik-trik agar desa wisata yang kita harapkan itu dapat terbantu, serta dapat program melalui anggaran dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat," tutur Suripno Sumas, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel pada rilis yang diterima bakabar.com.
Disinggung terkait kesiapannya, Ketua Pansus Raperda tentang Desa Wisata di Kalimantan Selatan, Fahrani menjelaskan, dari tiga bulan lalu sudah dilaksanakan kajian dan uji publik terkait rancangan payung hukum ini.
Ia berharap dengan keberadaan perda ini, nantinya dapat meningkatkan potensi yang diharapkan di Bumi Lambung Mangkurat.
Apalagi sektor pariwisata merupakan salah satu program nasional yang jadi unggulan dan dicanangkan langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk membantu optimalisasi potensi daerah.
"Rancangan Perda Desa Wisata ini bisa potensial dilaksanakan di Kalimantan Selatan yang mana ternyata Kemendes RI memfokuskan program nasional yang salah satunya adalah tentang pariwisata. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi desa yang luar biasa sehingga nantinya Perda ini bisa dilaksanakan," tutupnya.
