bakabar.com, JAKARTA - Partai non parlemen belakangan memutuskan ikut bergabung ke dalam koalisi besar yang diwacanakan akan dibentuk dari koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN serta PPP dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dijajaki Gerindra-PKB.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati menilai, kontribusi partai non parlemen diperlukan untuk menjangkau basis pemilih yang belum disasar.
"Kontribusi partai kecil terletak pada militansi kader mereka untuk menjangkau basis pemilih-pemilih yang belum disasar," kata wasis saat dihubungi bakabar.com, Jakarta, Kamis (13/4).
Baca Juga: Prabowo dan Hary Tanoe Tetap Sahabat Walaupun Beda Langkah Politik
Adapun pembentukan koalisi besar menjadi angin segar bagi kalangan partai non parlemen seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Perindo, dan PBB.
Menurut Wasis beberapa faktor yang mempengaruhi partai non parlemen atau partai kecil juga mempengaruhi.
"Faktor senioritas, jam terbang, dan ketokohan elit yang berhimpun di koalisi besar yang jadi faktor utama," pungkasnya.
Baca Juga: Soal Koalisi Besar, AHY Fokus Bangun Koalisi Perubahan
Sebelumnya, Prabowo melakukan pertemuan bersama beberapa ketua umum partai politik, seperti Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza, yang memberikan dukungan pembentukan Koalisi Besar.
Hary Tanoesoedibjo menyebut, akan melanjutkan pembicaraan di antara kedua parpol, perihal gabungnya Partai Perindo dengan koalisi besar.
Wacana koalisi besar itu sendiri bermula, saat Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menjamu Ketum Golkar, Airlangga Hartanto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PPP, Mardiono, untuk membahas hal tersebut.
