bakabar.com, MARABAHAN – Dipicu peningkatan belanja pegawai, keuangan Pemkab Barito Kuala diklaim sedang tidak sehat.
Peningkatan belanja pegawai ini terkait peralihan anggaran untuk penanganan Covid-19, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat berupa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru.
Diketahui gaji guru PPPK di Batola sebanyak 1.200 orang, dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam tahun anggaran 2022.
Sedangkan pemerintah pusat yang mengeluarkan kebijakan perekrutan guru PPPK, tidak terlihat menambah Dana Alokasi Umum (DAU).
“Imbasnya kondisi penggunaan keuangan Batola tergolong tidak sehat, karena sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai ketimbang pembangunan,” papar Sekretaris Daerah (Sekda) Batola, H Zulkipli Yadi Noor, Senin (20/6).
“Sekarang belanja pegawai melampaui dari ketentuan. Padahal Presiden memerintahkan belanja pegawai maksimal hanya 30 persen,” imbuhnya.
Kemudian beban belanja pegawai Pemkab Batola masih ditambah pembayaran gaji ke-13 dan THR 2022. Pun kembali anggaran pembayaran dibebankan pemerintah pusat kepada masing-masing daerah.
Pengeluaran ini juga belum termasuk pengeluaran rutin seperti kebutuhan listrik, leding, bahan bakar dan lain-lain.
Beban lain yang menunggu adalah pelaksanaan Surat Edaran Kemenpan-RB, terkait penghapusan honorer sebelum 28 November 2023.
Faktanya honorer tersebut diinstruksikan dapat diikutsertakan atau diberi kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK.
Artinya beban anggaran belanja pegawai kembali bertambah, mengingat honorer dalam lingkup Pemkab Batola diperkirakan berjumlah 2.200 orang.
Beban tambahan anggaran tahun 2023 itu belum termasuk pelaksanaan Pemilu 2024 yang mencapai Rp54 miliar. Rinciannya Rp35 miliar dialokasi kepada KPU, serta Rp24 miliar untuk Bawaslu.
Padahal Batola juga dihadapkan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, sehingga harus menyelesaikan target-target pekerjaan.
“Terkait kondisi ini, kami berharap semua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) mengefektifkan belanja dan meningkatkan pendapatan,” tegas Zulkipli Yadi Noor.
Khusus pimpinan SKPD, diminta memiliki sikap sense of crisis atau sikap kepekaan dengan melakukan upaya-upaya penggalian peluang pendapatan, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan sikap sense of crisis, diharapkan semua berjuang memanfaatkan peluang. Masalahnya kalau hanya mengandalkan DAU, dikhawatirkan anggaran tidak terpenuhi,” tandas Zulkipli Yadi Noor.
