bakabar.com, BANJARBARU – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadikan Kalimantan Selatan (Kalsel) sebagai pilot project dalam program penyediaan rumah susun (Rusun).
Pembangunan ini, di antaranya akan diperuntukkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kita akan memulai pembangunan pilot project rusun PUPR di Kalsel. Saya berharap ini jadi model untuk provinsi lain, ” ungkap Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo ditemui usai kegiatan di Jalan Unlam III, Banjarbaru, Kamis (22/10).
Rusun dengan tipe 45 ini terdiri dari 8 lantai dan memiliki 92 unit. Bersumber dari dana APBN dengan nilai kontrak Rp64, 9 miliar, pembangunan rusun akan dilaksanakan selama 365 hari.
“Rusun ini tidak sewa, diperuntukkan untuk dinas. Karena para ASN berpindah-pindah, jadi bisa gantian. Rumah sudah ada dan fasilitas juga disiapkan,” beber dia.
Diharapkan pembangunan rusun akan menjadi percontohan bagi provinsi lain untuk pemenuhan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat.
Disebutkan Wetipo, tercatat ada sekitar 40 ribu pegawai yang ada di kementerian PUPR.
“Ini bukan hanya di Kalsel, tapi ada 34 provinsi. Kita harap dibangun satu-satu. Kita akan pikirkan juga pembangunan untuk kantor dan balai,” terangnya
Kunjungan Wamen PUPR diinisiasi oleh Anggota Komisi V DPR RI asal Kalsel, M Rifqinizamy Karsayuda.
Sebagai Mitra kerja, dia mengapresiasi pemerintahan pusat telah menunjuk Kalsel sebagai pilot project dalam proyek ini.
“Ini langkah baik dan kami berterima kasih. Mudahan setelah ini kita akan susul dengan komplek perkantoran terpadu kementerian PUPR di Banjarbaru,” kata Rifqi.
Di kesempatan yang sama, Gubernur diwakilkan oleh Pj Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan akan mengusulkan pembangunan rusun untuk ASN Pemprov. Oleh karena itu, pihaknya segera akan menyiapkan studi kelayakan dan desainnya.
“Kita akan coba siapkan dan lihat desain serta kebutuhan seperti apa. Akan kita sesuaikan,” kata Roy.
Pembangunan rusun ini untuk memenuhi kebutuhan ASN akan tempat tinggal layak huni. Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Nursal menyebut ada 4 kriteria yang harus dipenuhi Kalsel nantinya.
Yaitu kelayakan pada akses air minum dan sanitasi, minimum kebutuhan luas sekitar 7,2 m2, serta kualitas ketahanan struktur bangunan.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Mursyidah dan Kepala SNVT penyediaan perumahan Kalsel, Erpika Ansela Surira dan PPK Rusun Rezky Indrakusuma.
