bakabar.com, BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Banjarmasin telah menerima beberapa aduan terkait permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019.
Sebagian besar permohonan itu berkenaan dengan Peraturan Walikota (Perwali) Banjarmasin tentang sistem zonasi wilayah yang dinilai tidak maksimal.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Zainal Hakim saat kunjungan lapangan mengatakan, Perwali ini mengatur tentang zonasi kecamatan.
Di mana siswa dapat mendaftar ke sekolah terdekat namun harus sesuai dengan wilayah kecamatan tempat tinggal mereka.
"Karena berbeda kecamatan antara sekolah dengan tempat tinggal siswa, banyak orang tua akhirnya tidak bisa mendaftarkan anaknya. Padahal sekolah itu sangat berdekatan dengan rumah mereka," terang Zainal Hakim kepada awak media, di SMP 24 Banjarmasin, Rabu (3/7).
Dengan adanya persoalan itu, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini akan segera berkoordinasi dengan Pemkot setempat. Apa yang menjadi keluhan warga terkait PPDB ini, harus segera ditindaklanjuti.
"Ini yang akan menjadi evaluasi ke depan. Kekurangan terkait Perwali tersebut, harus segera dibenahi agar tidak merugikan masyarakat," katanya.
Adanya aturan dalam Perwali dengan batasan wilayah kecamatan terhadap PPDB tahun ini memang dirasakan mempersulit sebagian masyarakat.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerimaan siswa baru itu murni dengan sistem zonasi terdekat.
"Tahun lalu, siswa dapat mendaftar ke sekolah terdekat tanpa batasan zonasi kecamatan,” terangnya.
Padahal kalau aturan pemerintah pusat, lanjutnya PPDB tidak melihat dari wilayah kecamatan, tapi murni zonasi terdekat. Ini yang perlu dikaji ulang agar lebih baik ke depan.
Baca Juga: Ketua TP PKK Tanah Laut: Tujuan Utama Kita Hadirkan Kesejahteraan Keluarga
Baca Juga: Optimalkan Layanan Kesehatan, Polda Kalsel Bersinergi Dengan BPJS
Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Fariz Fadhillah
