bakabar.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan Kartu Prakerja ditargetkan akan diluncurkan pada April 2020. Rencananya, peluncuran Kartu Prakerja dimulai dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
“Kami awali dari Jabodetabek, setelah itu kami segera dapat feedback, dari feedback itu kami segera benahi terus langsung masuk ke daerah lain,” katanya ketika menghadiri seminar publik terkait Kartu Pra Kerja di Jakarta, Selasa (18/2).
Selain Jabodetabek, peluncuran ‘kartu sakti’ itu juga akan dimulai di Provinsi Jawa Barat. Moeldoko menyebutkan, alasan dimulainya peluncuran itu di Jabodetabek dan Jawa Barat karena jumlah pencari kerja yang besar di wilayah tersebut.
Setelah mencermati dan mengevaluasi, peluncuran Kartu Prakerja tersebut rencananya akan dikembangkan ke daerah lain di Pulau Jawa terlebih dahulu di antaranya Jawa Timur dan Jawa Tengah. “Perkembangannya cepat, Jabodetabek dan Jabar dulu pertama, setelah itu langsung menyebar,” katanya.
Ia menambahkan implementasi Kartu Prakerja juga tidak menunggu pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR. Implementasi Kartu Prakerja cukup lewat peraturan presiden.
“Secepatnya, ini Februari segera turun Perpres, Maret persiapan dan April mulai jalan,” imbuhnya.
Meski begitu, Moeldoko mengaku pemerintah belum bisa menjamin sasaran peserta program Kartu Prakerja yang mencapai dua juta orang itu seluruhnya langsung terserap di dunia kerja. Pemerintah, kata dia, tidak bisa mengendalikan pasar tenaga kerja.
Namun, lanjut dia, pemerintah ingin memastikan para pencari kerja itu memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia usaha sehingga menjadi bekal mereka terserap dunia kerja atau justru menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah menargetkan sebanyak dua juta peserta Kartu Prakerja dengan manfaat yang diterima akan memperoleh pelatihan senilai Rp3 juta-7 juta dari total anggaran Rp10 triliun seluruhnya pada 2020.
Bukan gaji pengangguran
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, program Kartu Prakerja yang merupakan janji kampanyenya bukanlah program untuk menggaji pengangguran. Ia menjelaskan, program Kartu Prakerja merupakan program untuk membantu biaya pelatihan vokasi bagi pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang menempuh pendidikan fomal.
“Terkait implementasi Kartu Prakerja, saya ingin menegaskan lagi, program ini bukan menggaji pengangguran. Ini penting kita sampaikan karena muncul narasi seolah-olah pemerintah akan menggaji pengangguran. Tidak, itu keliru,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang akselerasi implementasi program siap kerja dan perlindungan sosial di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12).
Selain itu, program Kartu Prakerja juga diberikan kepada para pekerja aktif yang terkena PHK dan perlu meningkatkan kompetensinya. Jokowi mengarahkan, terdapat dua fokus utama pemerintah dalam menjalankan program kartu prakerja ini.
Yakni, mempersiapkan angkatan kerja dan meningkatkan keterampilan pekerja PHK melalui upskilling dan reskilling sehingga semakin produktif dan berdaya saing. “Dalam ratas ini, saya ingin mendapatkan laporkan persiapan detail implementasi soal pembentukan project manajemen office (PMO). Kemudian kesiapan platform sistem digital dan alur bisnis prosesnya seperti apa, kesiapan lembaga pelatihan, dan rancangan skema pencairan dana atau pembayarannya,” ujar dia.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, pemerintah akan memberikan insentif kepada para penerima Kartu Prakerja sebesar Rp 500 ribu. Kendati demikian, menurutnya, sistem pemberian insentif ini masih dibahas.
"Saya enggak ngomong teknis dulu, ya, kan sedang dipersiapkan formulanya, sistemnya seperti apa,” kata dia di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (5/12).
Ida menerangkan, insentif Rp 500 ribu itu untuk biaya transportasi. “Untuk dia masuk. Udah ada nih pasar kerjanya ini, dia kan membutuhkan apply. Rp 500 ribu bukan setiap bulan, ya. Setelah selesai, ada insentif," ungkapnya.(Rep/Ant)
Baca Juga:Anggarkan Rp 10 Triliun untuk Kartu Prakerja
Editor: Aprianoor
