bakabar.com, BANJARBARU - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jalan Pemangkih, Tatah Makmur, Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel) diduga sengaja dibakar pada Kamis (28/9). Bahkan, petugas pemadam kebakaran sempat diusir warga.
Hal itu diketahui sejak sebuah pesan beredar di grup WhatsApp (WA). Namun begitu, petugas belum memastikan karena pihaknya urung ke lapangan usai menerima informasi tersebut.
"Tapi infonya memang seperti itu," ujar Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Banjar Sektor Gambut, Selamat Riyadi.
Pesan WA tersebut menyebutkan bahwa lahan sengaja dibakar karena gagal panen. Salah satu faktor gagal panen lantaran banyak ulat.
Baca Juga: Depresi, Jasadnya Lalu Terpanggang di Karhutla Banjarbaru Kalsel
Menanggapi hal ini, BPBD Banjar tidak menampik adanya warga yang sengaja membakar lahan. Hal itu berdasar pengalamannya dalam menangani karhutla.
"Kalau lahan pertanian biasanya memang disengaja, biasanya habis panen, tapi itu perlu pembuktian juga," ucap Kepala Pelaksana BPBD Banjar, Warsita.
Soal isu relawan diusir warga, Warsita tidak bisa memastikan fakta sebenarnya. Namun, dia mengakui kesadaran masyarakat terhadap pencegahan karhutla masih rendah.
"Kalau sudah dekat rumah baru bingung dia minta bantu, hampir semua begitu," ucap Warsita.
Dia menambahkan, kesadaran masyarakat akan bahaya karhutla harus ditingkatkan karena akan merugikan banyak orang. Terlebih, api dapat menjalar ke rumah dan asapnya sangat merugikan kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Kalsel Darurat Karhutla, KLHK Efektifkan Patroli Lokasi Rawan
Meski terus dipadamkan, karhutla di Kalsel semakin menjadi setiap hari. Bahkan dalam sehari, bisa terjadi lebih dari satu kasus karhutla.
Luasan yang terbakar pun semakin meluas. Ditambah peningkatan kabut asap di berbagai wilayah.
Situasi itu membuat sejumlah kalangan beranggapan bahwa penanganan karhutla di Kalsel semrawut. Koordinasi antara pemerintah dan relawan pemadam kebakaran juga minim.
Agar tidak semakin berlarut-larut, pemerintah disarankan untuk aktif menjalin komunikasi dan koordinasi.
"Bahkan pemerintah seharusnya mendata dan membagi zona wilayah kerja relawan agar penanganan lebih efisien, efektif dan cepat," papar pengamat kebijakan publik di Kalsel, Subhan Syarief.
Dengan begitu, sumber api cepat diketahui dan diatasi sebelum membesar. Termasuk bisa saling bertukar informasi, terkait kendala di lapangan.
"Masalah yang dihadapi para relawan juga perlu dicarikan solusi, sehingga kejadian karhutla bisa ditekan," urai Subhan.
