bakabar.com,BANJARMASIN – Presiden Jokowi, lewat Badan Perencanaan Nasional atau Bappenas telah mengirim sinyal kuat ibu kota bakal pindah ke Kalimantan.
Namun sepertinya bukan Kalsel, melainkan Kaltim atau Kalteng. Sebab, hanya dua daerah tadi yang dikunjungi oleh Jokowi, awal Mei lalu.
Di luar permasalahan banjir, sejumlah pengamat menilai Kaltim lebih layak menjadi calon ibu kota ketimbang Kalteng.
Kalteng memiliki sejumlah keterbatasan, seperti jauh dari pelabuhan, ketersediaan air tanah, dikelilingi daerah gambut, dan kondisi demografi yang homogen.
Sekalipun dinilai lebih baik, rencana mengangkut ‘Monas’ ke Kaltim mendapat penolakan keras sejumlah aktivis lingkungan hidup.
Jatam dan Walhi Kaltim kompak meminta Presiden Jokowi menolak usulan Gubernur Kaltim Isran Noor untuk menjadikan Bukit Soeharto sebagai alternatif utama pembangunan ibu kota.
Selain sudah terjadi degradasi lingkungan hidup yang masif, hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara itu selama ini dikenal berstatus taman hutan raya.
"Ini sebuah perencanaan yang negatif. Sama sekali tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pemerintah tak memperhatikan kondisi faktual Tahura yang sudah terlanjur rusak karena aktivitas perkebunan dan pertambangan," terang Yohana Tiko, Direktur Eksekutif Walhi Kaltim, kepada bakabar.com, siang tadi.
Berdasarkan SK Menteri Kehutanan SK.577/Menhut-II/2009, Bukit Soeharto memiliki luas 67.766 hektare. Kajian Bappenas, pembangunan ibu kota baru memerlukan 3.000-4.000 hektare lahan. Merujuk data citra satelit, ada praktik 44 izin tambang yang sudah dilakukan di areal konservasi itu.
Diam-diam, Pemprov Kalsel rupanya masih berkeinginan menjadikan Banua sebagai ibu kota pengganti Jakarta. Meski begitu, mereka masih malu-malu menyebut secara spesifik daerah mana yang disiapkan.
Khawatir akan bermunculan para spekulan dan mafia tanah, Bappeda Kalsel menutup rapat lahan seluas 300 ribu hektare yang disiapkan.
Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira. Foto-bakabar.com/Rizal Khalqi
“Ada-lah. Yang jelas lokasi itu memenuhi tujuh kriteria layak jadi lokasi pembangunan pemerintahan ibu kota,” ujar Nurul Fajar Desira, kepada bakabar.com, kemarin.
Tujuh poin tersebut, antara lain, daerah mesti mempunyai lahan datar dan keras seluas 300 ribu hektare yang menghadap ke laut.
Kemudian, Kalsel juga bisa disebut daerah yang merepresentasikan ibu kota negara Maritim kelas dunia. Dan memiliki laut dalam yang bisa menjadi lokasi pelabuhan samudera.
“Ketiga, lahan dikuasai negara dan sehingga mudah dalam biaya pembebasan,” ungkap Fajar.
Memiliki infrastuktur yang cukup memadai misalnya bandara, pelabuhan laut di daerah Batulicin, keunggulan keempat Kalsel memiliki jalan nasional yang lebar dan mulus serta sudah terjangkau jaringan internet.
“Tersedia sumber air baku dan energi berupa sungai-sungai besar dan mineral batu bara serta minyak dan gas bumi,” ujar Fajar.
Keenam, Kalsel dipastikan bebas dari bencana akibat lempeng tektonik, gunung berapi, kabut asap, banjir, tsunami.
“Masyarakat Kalsel terbuka dan ramah. Itu terbukti seluruh agama ada, dan hampir seluruh suku bangsa Indonesia ada di Kalsel,” ujar dia.
Sementara saat disinggung soal keberadaan lahan gambut di Kalsel, Fajar yakin hal itu tak perlu jadi soal.
“Bukan berarti Kalsel tak memiliki dataran yang keras,” sebut Fajar.
Menurutnya penyataan tersebut akan tak sinkron dengan penetapan 36 titik taman bumi atau Geopark yang tersebar di 10 kabupaten/kota Kalimantan Selatan.
“Soal lahan gambut, saya sedikit ceritakan mengapa Kalsel pula memiliki daerah Geopark Nasional di Kalimantan,” Sebut Fajar.
Dia menjelaskan, Kalsel terbagi menjadi dua cekungan. Yakni cekungan Timur dan cekungan barat. Akibat tabrakan lempeng Asia dan Australia cekungan itu terpisah oleh pegunungan Meratus.
“Nah cekungan barat cenderung menjadi lahan gambut karena daerah itu memilki lebih dalam cekungan. Sebaliknya, cekungan timur justru memiliki daerah daratan bebatuan mineral yang tinggi dan keras. Di sana juga menyimpan banyak cadangan air baku,” sambung fajar.
Baca Juga: Persoalan Lingkungan Hidup di Balik Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim
Baca Juga: Tindaklanjuti Pemindahan Ibu Kota, Watimpres Datangi Polda Kalteng
Baca Juga: 2024, Ibu Kota RI Mulai Pindah ke Kalimantan
Baca Juga:Alasan Kaltim Jadi Calon Kuat Ibu Kota versi Pemprov
Reporter: Rizal KhalqiEditor: Fariz Fadhillah
