bakabar.com, BALIKPAPAN – Dalam persiapan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, perencanaan pembangunan di Kaltim mulai digenjot.
Salah satunya yang menjadi fokus pemerintah ialah pasokan tenaga listrik di IKN nanti.
Tentu pusat pemerintah hingga Istana Presiden membutuhkan pasokan tenaga listrik yang cukup. Sehingga pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) bakal dibangun di Kalimantan.
Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapaten), Dahlia Cokrowati Sinaga, mengatakan bahwa untuk pengembangan suatu daerah menjadi Ibu Kota Negara tentu memerlukan energi yang tidak sedikit. Sehingga pasokan listrik yang ada di Kaltim tidak akan cukup jika hanya disuplai dengan pembangkit listrik yang ada saat ini.
“Pertanyaannya apakah cukup disuplai listrik yang ada di sini. Jadi persiapan yang berikutnya untuk IKN adalah energi untuk listriknya. Supaya daerah-daerah nanti nggak boleh ada listrik mati hidup terus. Apalagi ke depan sistemnya semua online, nah sistem online ini kan perlu energi listrik, nah itu harus dipasok oleh PLTN,” katanya saat sosialisasi di Golden Tulip Apartemen, Balikpapan pada Selasa (28/9).
Dahlia mengatakan untuk membangun PLTN di suatu daerah tentu ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan. Seperti aspek seismik, hidrologi hingga kegempaan. Di mana Kalimantan sendiri memang risiko terjadinya gempa sangatlah minim, sehingga sangat bisa untuk dibangun PLTN. Hanya saja daerah mana yang lebih representatif, hal ini masih perlu pengkajian lebih lanjut.
“Gunung merapi pun tidak ada, cuma dilihat lagi dari sisi hidrologinya apakah di situ daerah banjir apa tidak itu kita lihat lagi. Walaupun itu di daerah banjir kita nanti punya rekayasa ya semisal dibangun wall [dinding], tapi harus dievaluasi lagi dari sisi delapan aspek tadi. Jadi kalau nanti dibangun di situ potensi bahayanya tidak terlalu besar bagi masyarakat yang ada di sekitarnya,” jelasnya.
Dahlia juga mengatakan untuk pembangunan PLTN ini yang paling penting adalah faktor manfaat dan risiko. Bila manfaat lebih besar daripada risiko yang diterima masyarakat maka pembangunan PLTN dapat dilaksanakan.
“Kalau nuklir itu ada resiko ada manfaat. Selama kita punya manfaat yang besar dan resikonya diperkecil itu baru kita bolehkan,” pungkasnya.
