bakabar.com, BANJARMASIN – Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan seperti tak berhenti membuat kontroversi. Dari soal pelantikan kepala sekolah hingga surat permintaan dukungan yang ditujukan kepada seluruh Kepala SMA, SMK, SLB, guru, tenaga kependidikan, ASN, dan PTT.
Dalam surat tanpa kop dan cap stempel basah tersebut, ia meminta dukungan terkait posisinya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel usai dilantik Gubernur Kalsel pada 14 April 2022 lalu.
Dia juga mempertanyakan perihal pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian kepala sekolah di Banua.
Dalam surat tersebut, Muhammadun meminta agar unsur kependidikan, baik secara perorangan maupun kelompok untuk membuat surat persetujuan balik terhadap dua poin yang disampaikannya dengan tenggat batas waktu 4 Juli 2022.
Surat lantas beredar dan menimbulkan pro dan kontra. Isu ini pun mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin.
Pria yang akrab disapa Bang Dhin meminta Kadisdikbud Kalsel fokus bekerja daripada terus-terusan menyulut polemik.
“Kadisdikbud Kalsel harus menunjukkan kinerja yang terbaik, karena merupakan pucuk pelaksana kebijakan urusan pendidikan pada pemerintahan provinsi. Kepercayaan Gubernur Kalsel harus sepenuhnya dibuktikan dan dijalankan dengan terobosan, inovasi, kemampuan, serta optimalisasi program yang menjadi kewenangannya. Bukan malah menyulut polemik yang menimbulkan atensi dari publik,” katanya Rabu (13/7).
Terkait prosedur pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian kepala sekolah, Bang Dhin berharap agar permasalahan ini diselesaikan secara profesional dan proporsional.
Karena, menurutnya, masih banyak ruang lingkup dan pekerjaan yang diemban Disdikbud Kalsel. Utamanya, dalam mencapai sasaran dan kinerja pemerintah daerah.
Salah satunya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan agar memacu peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing.
Baru-baru ini, beredar surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel yang ‘meminta dukungan’ para guru terkait pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian kepala sekolah yang menjadi kontroversi itu.
“Apakah Saudara menerima keputusan terkait pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian kepada sekolah se Kalsel pada tanggal 14 Juni 2022?” demikian tertulis dalam surat tersebut.
Berikut isi surat lengkap yang diduga ditandatangani langsung oleh Kadisdik Kalsel, Muhammadun.
Kepada seluruh Kepala SMA, SMK, SLB, Guru, Tenaga Kependidikan, ASN dan PTT Pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Serta UPTD, dengan ikhlas dan dari lubuk hati yang dalam saya MUHAMMADUN Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara jujur kepada semua pihak yang saya sebutkan di atas sebagai berikut :
1. Apakah Saudara menerima saya secara ikhlas menjadi Kepala Dinas dan Kebudayaan yang dilantik pada tanggal 14 April 2022?
2. Apakah Saudara menerima keputusan terkait pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian kepada sekolah se Kalsel pada tanggal 14 Juni 2022?
Bila Saudara semua menerima secara ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun, mohon membuat surat persetujuan baik secara perorangan maupun kelompok yang di tandatangi. Apabila tidak menyetujui saudara tidak perlu membuat surat persetujuan.
Surat persetujuan tersebut dapat saya terima paling lambat pukul 24.00 WITA tanggal 4 Juli 2022 ke nomor WA 0811503480 (Wandi), 08115011990 (Judin), dan 081250114242 (Icha).
Hormat Saya,
مها
MUHAMMADUN
Respons Guru
Sejumlah guru yang menerima surat ini mengaku bingung. Salah satu sumber yang namanya enggan disebutkan menyebut jika dilihat secara tersirat, surat dari Kadisdik Kalsel ini bersifat menekan.
Menurut dia, para guru tidak punya wewenang untuk mendukung atau menolak kebijakan Kadisdik.
“Tugas guru hanya melayani masyarakat di sekolah,” katanya.
Surat tersebut, lanjut dia, justru menunjukkan rendahnya profesionalisme Kadisdik Kalsel sebagai seorang pemimpin sekaligus memperlihatkan betapa tidak kompetennya Muhammadun sebagai kepala dinas.
Persoalan ini juga mendapat sorotan dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Kalsel, HM Yusuf Efendi.
Dalam podcast bertajuk “Ngopi Akhir Pekan, HM Yusuf Efendi: 10 Kepsek Tak Memenuhi Syarat Diangkat?”, dia banyak menyoroti kejanggalan dari berbagai kebijakan Kadisdik Kalsel, Muhammadun.
“Bahkan, ada yang saat pelantikan orangnya tidak hadir. Kesannya menyusun sesuatu tidak berdasarkan pertimbangan yang matang,” katanya.
Dari pelantikan itu, kata dia, juga terlihat Kadisdik Kalsel tidak matang dalam menempatkan kepala sekolah. Sebab, ada kepsek yang notabene masih baru, justru ditempatkan di sekolah yang besar.
“Mestinya kalau mempertimbangkan pengalaman, dia ditugaskan di sekolah yang kecil dulu,” ucapnya.
Tak sampai di situ, ada pula kepsek yang diberhentikan di satu sekolah, lalu ditugaskan menjadi guru biasa di sekolah yang sama. Diduga ini terjadi di SMAN 1 Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.
