bakabar.com, SAMPIT - Kepala desa wilayah Mentaya Seberang, Kotim kompak inginkan Pemprov Kalteng mengutamakan pembangunan jalan dari pada membangun jembatan.
"Kami berterima kasih atas perhatian pak Gubernur Kalteng, tetapi kalau bisa dipertimbangkan dan alangkah baiknya diselesaikan jalannya dulu. Karena apalah artinya sebuah jembatan jika jalannya ditempat kami tidak bisa dilalui," kata Kades Bapinang Hulu, Kecamatan Pulau Hanaut, Sugianur pada Rapat Kerja Pjs Bupati Kotim dan Kepala Desa se Kotim, Rabu (2/10/2024).
Lanjut Sugianur, ada puluhan desa dari Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut yang tidak memiliki badan jalan. Persoalan ini yang menjadi perhatiannya sehingga lebih memilih membangun jalan dari pada jembatan penyeberangan.
"Jika dibangun jembatan senilai hampir Rp2 triliun, harapan kami para kades dan masyarakat yang ada di seberang ini kalau bisa dibangun badan jalan dulu baru jembatan," tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Kades Terantang, Kecamatan Seranau, Asmadi Sukur yang mengeluhkan bahwa jalan di desanya sudah sangat memprihatinkan.
"Jalan yang sudah ada di desa kami itu sudah sangat memprihatinkan. Bahkan sudah ada beberapa orang warga kami yang tercebur ke sungai akibat akses jalan yang rusak," keluh Asmadi Sukur.
Selain itu, jalan menjadi akses yang digunakan warga di beberapa desa seberang yang mayoritas bekerja sebagai petani.
"Istilahnya mereka membawa hasil pertanian dan kebunnya seperti menjual karet maupun rotan melintasi jalan itu. Tapi kalau jalannya rusak, pasti kami pihak desa diminta perbaiki, jadi kami berharap memprioritaskan jalannya dulu," ucapnya.
Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kotim, Shalahuddin menanggapi bahwa dari segi prioritas pembangunan infrastruktur jalan menjadi program yang sangat tepat sebagai akses penghubung antar desa.
"Awalnya kita ingin membangun jembatan mentaya, tapi saya melihat dulu segi prioritasnya, kalau bahasa teknisnya itu eligible atau tidak, bisa dibangun enggak yang mana lebih prioritas," kata Shalahuddin
"Kemarin saya rapat dengan Bappeda, Dinas PUPR dan terakhir langsung dengan kades-kadesnya, ternyata yang lebih menguntungkan prioritas itu yang melewati Kecamatan Cempaga jalan sepanjang 125 KM itu melewati beberapa desa, akses ini akan membantu desa-desa sampai ke Pagatan Kampung Tengah sana," sambungnya.
Shalahuddin yang juga merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng ini memaparkan, untuk membangun sebuah jembatan harus ada akses jalan yang tersedia, dan jalan itu saat ini masih belum ada.
"Kalau kita bangun langsung Jembatan ini sebenarnya masih belum ada jalannya, jadi proses utama kita bangun jalannya dulu, kalau bisa jalan Kabupaten ini kita ambil alih jadi jalan Provinsi," terangnya.
Tekait dengan berapa anggaran yang dikucurkan membangun jembatan lebih besar dibandingkan infrastruktur jalan.
"Kira-kira maksimal sekitar Rp800 miliar untuk jalan, jika dibandingkan bangun jembatan antara Rp1,5 sampai Rp1,8 triliun," pungkasnya.