bakabar.com, BARABAI – Kursi para pejabat struktural di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) kembali bergeser.
Mereka yang dimutasi yakni pejabat eselon II. Ada 11 pejabat yang bergeser di SKPD dan Sekretariat Daerah HST.
Mereka secara resmi dilantik oleh Bupati HST, Aulia Oktafiandi. Pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Pendopo Bupati HST, Jumat (16/7).
Mutasi atau rotasi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST Nomor 821/05-MKHP/BKPSDMD/2021.
Pola pergeseran JPT pratama di lingkungan Pemkab HST untuk ketiga kalinya ini sama dengan pelantikan sebelumnya. Mereka hanya menempati posisi baru pada SKPD dan Setda di HST alias tidak turun dari jabatan struktural atau eselonnya.
Misalnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP), M Yani yang dilantik menjadi Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Parwisata (Disporapar) yang sebelumnya diduduki Wahyudi Rahmad.
Sementara Wahyudi Rahmad sendiri menempati posisi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD). Dia menggantikan posisi A Fathoni yang juga dilantik dan dipercayakan untuk memimpin di Dinas Perpustakaan.
Adalagi H Ahmad Syahriani Effendi dan H Zamhasari. Keduanya bertukar posisi. Syahriani yang sebelumnya menjabat Kepala Bapelitbangda menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
Yang menarik, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Sunar Wiwarni yang ditarik ke Setda HST. Dia menempati kursi Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
Sedangkan HM Yuserani yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan menggantikan posisi Sunar Wiwarni.
Saat ini ada beberapa JPT dinas yang masih diisi pelaksana tugas (Plt). Di antaranya, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan DLHP. Selain itu Kursi Kasatpol PP juga masih kosong seiring pengunduran diri Abdul Razak.
Sebelumnya, ada 13 PNS yang telah mengikuti assessment atau uji kompetensi untuk mengisi JPT di dinas, badan maupun kantor di HST.
Kepala BKPSDMD HST, Ahmad Fathoni menyebutkan, dari 30 orang dengan pangkat jabatan eselon II hanya 13 orang yang mengikuti assessment.
Saat ini ada 6 SKPD yang belum memiliki kepala atau pejabat tertingginya. Masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Fathoni tidak gamblang menyebutkan nama-nama yang mengikuti uji kompetensi itu. Yang jelas mereka adalah kepala dinas, badan dan kantor atau dari pangkat jabatan Eselon III.
Informasi dari sumber bakabar.com, mereka yang mengikuti assessment itu di antaranya, Wahyudi Ramhad, M Yani, A Fathoni, Sunar Wiwarni, Jamhasari dan M Pajarudin.
“Pejabat yang mengikuti assesment ini hanya bergeser tidak ada penurunan (tetap pada pangkat jabatannya-red),” kata Fathoni, saat dikunjungi bakabar.com di ruang kerjanya, Selasa (8/7).)
Prihal mutasi jabatan tersebut, kata Fathoni, merupakan kewenangan bupati. Yang pasti dalam waktu dekat ini, bupati akan mengumumkannya.
“Berkasnya besok (Rabu 9 Juni) kami serahkan ke KASN dan Kemendagri,” kata Fathoni.
Mengenai posisi jabatan administrator dan pengawas yang kosong pasca pelantikan 4 Juni lalu, Fathoni menjelaskan akan diisi plt dengan jabatan setaranya. Baik dari instansi yang sama maupun dari luar.
“Saat ini pak bupati memilih mutasi untuk mengisi jabatan, tentu setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kemendagri,” ucap Fathoni.
Sementara untuk mengisi kekosongan itu, kata Fathoni, ada 3 cara. Yakni seleski terbuka, rotasi mutasi dan pengalihan.
“Yang jelas harus setingkat (pangkat jabatan),” tutup Fathoni.
