bakabar.com, BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemerintah daerah tak banyak membuat peraturan daerah sendiri. Ia mengatakan banyaknya aturan ini kerap membuat birokrasi menjadi ruwet dan justru menghambat percepatan program yang dibuat pemerintah pusat.
“Selanjutnya saya titip, di sini ada ketua-ketua DPR.Gubernur, wali kota, bupati ada semua, saya sudah pesan ke ketua, pimpinan DPRD tingkat I dan II, saya pesan jangan banyak-banyak membuat perda (peraturan daerah), jangan banyak-banyak membuat pergub (peraturan gubernur), perbup (peraturan bupati), perwali (peraturan wali kota). Negara ini sudah kebanyakan peraturan dan negara kita bukan negara peraturan,” kata Presiden Jokowi dalam acara Rapat Koordinasi NasionalIndonesia Maju di Sentul International Convention Centre, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).
Menurut Jokowi semua diatur malah akan menjerat diri sendiri. Untuk itu dia menegaskan, setop aturan yang memperlambat dalam bergerak sehingga menyebabkan putusan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat.
“Padahal negara sebesar apapun inginnya fleksibel, cepat merespons semua perubahan, tapi kita kebanyakan peraturan, buat apa,” ungkap Presiden.
Menurut Presiden, perda-perda tersebut malah memperumit pelaksanaan usaha di masyarakat.
“Minggu lalu saya ketemu dengansecretaryRoss dari Amerika, tangan kanannya Presiden Trump, saat ini di AS kalau menterinya mau membuat 1 peraturan menteri, dia harus mencabut 2 peraturan menteri sebelumnya. Artinya keluar 1 (aturan) hilang 2 (aturan). Kita memproduksi terus setiap hari, mau apa,” ungkap Presiden.
Produksi aturan yang terusmenerus tersebut menyebabkan fleksibilitas Indonesia menjadi lambat.
“Saya juga mau buat aturan itu, menteri mau buat 1 permen (peraturan menteri) boleh, tapi hilang 10 (permen), tapi saya masih hitung-hitung biar permen-permen itu hilang. Kebanyakan peraturan pusing sendiri, fleksibilitas paling penting, kecepatan paling penting semua negara akan menuju ke situ karena siapa yang lebih cepat dia yang menang,” kata Presiden.
Bila aturan-aturan itu terus terpelihara, maka Indonesia pun tertinggal dari negara-negara lainnya.
“Semua harus mengerti mengenai masalah-masalah ini, agar tidak ada saling menyalahkan, tidak ada bisik-bisikan, tidak ada saling menjegal, sudah setop, semua harus bekerja bersama-sama, mumpung suasana politik kita sangat sangat bagus. Ini yang harus terus kita rawat dan jaga semua menjalankan tugas masing-masing, tapi saling berkomunikasi, terbuka dan menjaga agenda besar bangsa ini, menjaga ketertiban nasional kerukunan itu wajib,” tegas Presiden.
Baca Juga: Ditawari Jadi Bos di BUMN, Ahok Mengaku Siap
Baca Juga: Bom Bunuh Diri di Medan, Polda Kalbar Tingkatkan Penjagaan
Sumber: Antara
Editor: Aprianoor
