bakabar.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada penyelenggara Pemilu 2024 agar menghindari keteledoran teknis yang bisa berimplikasi politis dan mengganggu kondusivitas negara.
Hal itu disampaikan saat arahannya kepada 6.183 peserta dari kalangan petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia dalam agenda Rapat Konsolidasi Nasional 2023 Dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (30/12).
"Hati-hati mengenai ini, hal-hal yang kecil harus kita perhatikan secara detail sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik bisa merembet kemana-mana," katanya.
Baca Juga: Bawaslu Bogor Usut Adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Presiden mengingatkan bahwa di tengah era serba digital yang penuh tantangangan, penyelenggara Pemilu perlu menghindari ketidakcermatan layanan yang dapat mengganggu legitimasi hasil Pemilu mendatang.
"Jaminan keandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus transparan, terbuka, jangan sampai terjadi peretasan, hati-hati mengenai ini. Sekali karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik," tuturnya.
Dikatakan Jokowi Pemilu 2024 sebagai perintah undang-undang memiliki tantangan yang sangat kompleks, namun harus tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya melalui kepastian tata kelola yang baik hingga kesiapan petugas dalam menjalan tugasnya.
Baca Juga: Warga Salah Sebut Nama IKN, Jokowi Tak Kuat Tahan Tawa
Menurut Jokowi ketersediaan dan distribusi logistik perlu diperhatikan dengan baik, termasuk dukungan kesiapan sistem dan teknologinya.
"Jangan sampai ada yang tercecer satupun semuanya harus baik, dan tidak boleh ada yang salah, termasuk aspek teknis-nya," ucapnya berharap.
Hal penting lainnya yang disampaikan oleh Jokowi adalah sikap netralitas petugas KPU, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, demi Pemilu yang berjalan jujur dan adil.
"Tapi aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu, misalnya, bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh kita, bisa dibantu oleh aparat negara baik TNI maupun Polri," ujarnya.
