bakabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo lagi-lagi mengirim sinyal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.
Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/4), Jokowi menilai beban Jakarta untuk menjadi ibu kota sudah terlalu berat. Demikian dengan Pulau Jawa. Sudah terlampau sesak akan pertumbuhan penduduk.
Sama seperti Jakarta, tingkat kemacetan di Jawa juga sudah cukup kronis.
“Pemandangan kemacetan sudah kita lihat, utamanya di sejumlah titik di Pantura (Pantai Utara) Pulau Jawa,” kata Jokowi kepada sejumlah awak media, dikutip bakabar.com dari CNN Indonesia.
Lantas, Jokowi pun memberi isyarat pemindahan ibu kota ke Kalimantan.
“Di Kalimantan 6 persen. Nah ini masih 6 persen, baru 6 persen. Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57 persen. Ada yang 6 persen, 7 persen, dan 3 persen,” ujarnya lagi.
Data yang ada menyebut jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai 57 persen dari total populasi di Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk di Sumatera menembus 21 persen.
Padahal, sebut Jokowi tadi, jumlah penduduk di Pulau Kalimantan cuma sekitar 6 persen, Sulawesi 7 persen, dan Maluku serta Papua hanya tiga persen.
Tiga alternatif dipertimbangkan untuk pemindahan ibu kota itu. Seperti yang diutarakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro.
Jika terealisasi, hal ini akan mengubur sejumlah alternatif daerah untuk menjadi calon ibu kota baru. Sebut saja, daerah sekitaran Monas, Jakarta, atau di kota-kota sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
“Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak,” tegas Jokowi.
Presiden Joko Widodo saat diwawancara awak media seusai acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional Pembinaan dan Fasilitasi serta Kerja Sama Akses Reformasi Agraria di BSCC Dome, Balikpapan, Kamis (13/7). Foto-Istimewa
Selain itu, ada pertimbangan Jokowi untuk memindahkan pusat negara. Selain kemacetan, ada degradasi sosial yang cukup tajam di Jakarta, sebagai pusat pemerintah dan bisnis sekaligus. Dan, ketiga, tingkat pencemaran yang cukup tinggi di Pulau Jawa.
“Ada pencemaran yang berat juga dan ini di Pulau Jawa, sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia,” tandasnya.
Rencana pemindahan ibu kota tersebut memang bukan sekadar wacana lagi. Sudah menjadi isu strategis, isu ini dibawa ke rapat terbatas oleh Jokowi.
Siang tadi, pemerintah membahas lebih lanjut soal rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa itu. Hal ini dibenarkan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Adita Irawati.
“Iya (bukan sekedar wacana). Sudah masuk Ratas (rapat terbatas) berarti sudah jadi isu strategis,” kata Adita Irawati dikutip bakabar.com dari CNN Indonesia.
Menurutnya, beberapa waktu lalu pemerintah sudah membahas cukup mendalam terkait rencana pemindahan ibu kota, namun sempat terhenti.
Bahkan, Bambang Brodjonegoro mengatakan sudah menyerahkan kajian awal terkait rencana pemindahan ibu kota kepada Presiden Joko Widodo, pada 3 Januari 2018.
Ditelisik lebih jauh, pemindahan ibu kota negara ke tanah Kalimantan sebenarnya bukanlah rencana baru.
Pada era Presiden Soekarno, Palangka Raya di Provinsi Kalimantan Tengah, juga sempat disebut-sebut kandidat terkuat ibu kota.
Selain Palangkaraya, ada nama Balikpapan. Beberapa kali Jokowi datang mengunjungi Kaltim melalui Balikpapan, yang notabene ‘pintu’ gerbang Kaltim.
Dari lima kali kunjungan, rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan mencuat pada kunjungan Jokowi 13 juli 2017.
Di hadapan Jokowi, Gubernur Kaltim kala itu, yakni Awang Faroek Ishak, menyatakan kesiapan provinsi itu menjadi ibu kota. Nama Balikpapan pun yang disodorkan.
“Kaltim sudah siap dari segala faktor, seperti infrastruktur, geopolitik, geostrategis dan keberagaman suku. Kaltim layaknya Indonesia mini,” jelas gubernur dua periode itu.
Kesiapan Awang tentu cukup beralasan. Dibanding kota lain, Balikpapan memiliki infrastruktur yang lebih maju, seperti Bandara Internasional, Jalan Tol, dan Kawasan Industri Kariangau (KIK).
“Hasil pembangunan yang sudah bisa dirasakan seperti peningkatan kapasitas 2,6 ribu menjadi 3 ribu terminal penumpang di Bandara SAMS, keberadaan pelabuhan ekonomi khusus di kawasan industri kariangau, dan lain sebagainya,” jelas Awang.
“Maka dari itu besar harapan kami agar pusat pemerintahan ibukota negara dapat pindah ke Kaltim,” ujar Awang.
Menanggapi Awang, Jokowi menyebut pemindahan ibu kota memerlukan banyak kajian detail.
Misalnya, kesiapan infrastruktur, politik, kebencanaan, dan sosial masyarakat. Jokowi mengamini bahwa ada tiga provinsi yang menjadi kandidat menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara.
Kajian ini, kata dia, dilakukan dengan perhitungan yang kompleks menyasar banyak aspek yang menjadi pertimbangan.
"Lagi dikalkulasi. Jadi, belum. Saya belum bisa berbicara banyak. Kalau kajiannya sudah jadi, hitungannya sudah jadi, baru saya berbicara soal itu," katanya.
Menyinggung peluang Kaltim menjadi ibu kota, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut memang ada. Hanya saja, ia enggan membeberkan lebih jauh.
"(Kaltim) ada potensinya, cuma ya kita gak bisa sampaikan di mana di antara tiga provinsi itu," ujarnya.
Editor: Fariz Fadhillah
