bakabar.com, JAKARTA - Presiden Jokowi semula bergeming saat disodorkan hembusan wacana reshuffle atau perombakan kabinet yang mengemuka. Namun, Jokowi seolah memberi sinyal bahwa wacana reshuffle dimungkinkan terjadi pada Rabu Pon (2/1).
“Masa (pekan depan Rabu Pon)? Rabu Pon, benar?,” kata Jokowi usai menghadiri acara "Kick-Off" Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (29/1).
Wacana perombakan kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf Amin sempat mengemuka yang diprediksi bakal mendepak menteri yang berasal dari partai NasDem. Sebab, NasDem dinilai berseberangan dengan Jokowi terkait deklarasi Anies Baswedan sebagai capres 2024.
"Ya nanti tunggu saja," ujarnya.
Diketahui, Surya Paloh beberapa hari lalu menemui Presiden Jokowi yang dimaknai sebagai upaya membahas masa depan pencapresan Anies dan kemungkinan perombakan kabinet. Maka, sinyal Menteri dari partai NasDem bakal didepak semakin menguat.
"Pertemuan ini menandakan Paloh ingin membuka komunikasi dengan Jokowi, pasca deklarasi Anies membuat Jokowi tak berkenan, marah, maka ujung dari itu Menteri dari NasDem akan direshuffle," ungkap Pengamat Politik, Ujang Komarudin.
"NasDem mengusung Anies sebagai capres, maka akan diserang dan dikerjai, akan direshuffle," sambung dia.
Di sisi lain, wacana reshuffle juga diaminkan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang juga memberi isyarat bahwa Presiden Jokowi bakal mereshuffle Menteri pada Rabu pon (1/2). Sebab, Jokowi sebelumnya telah meminta saran PDIP terkait perombakan kabinet.
Hasto masih enggan membeberkan nama Menteri yang bakal didepak dari kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Namun, ia meyakinkan bahwa Jokowi telah berdiskusi dengan PDIP sebagai partai pengusung utamanya.
"Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis. Ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan," kata Hasto usai acara Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) yang digelar PDIP di depan Gedung Sate, Bandung, Sabtu (28/1).
Meski Jokowi telah meminta saran dan masukkan dari PDIP, namun kewenangan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Maka, PDIP hanya sekadar memberi saran, tidak ikut memutuskan.
"Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden (Joko Widodo) dan itu kewenangan Bapak Presiden," ujarnya.
