News

Jokowi akan Buat Rancangan Perpres untuk Keberlanjutan Industri Media

Jokowi berinisiasi untuk membuat Rancangan Perpres tentag kerja sama perusahaan plarform digital asing dengan perusahaan pers nasional agar industri pers di Ind

Featured-Image
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapans elamat Hari Pers Nasional 2023 kepada seluruh insan pers di Tanah Air. FOTO/Youtube Setpres

bakabar.com, JAKARTA - Presiden Jokowi menilai, saat ini keberlanjutan industri media konvensional menghadapi tantangan berat. Saat ini sebesar 60 persen belanja iklan telah diambil alih oleh media digital seperti platform asing.

Karena alasan itulah, Jokowi berinisiasi untuk membuat Rancangan Perpres tentag kerja sama perusahaan plarform digital asing dengan perusahaan pers nasional agar industri pers di Indonesia tetap berjalan.

"Sehingga tadi malam saat makan durian, saya mengundang beberapa tokok insan pers untuk berbicara mengenai ini," ujar Jokowi dalam sambutannya di Hari Pers Nasional (HPN 2023) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (9/2) pagi.

Baca Juga: Harlah Seabad NU, Jokowi: NU Membangun Peradaban Dunia

Baca Juga: Setelah Tembaga, Kini Presiden Jokowi Larang Ekspor Emas

Jokowi menekankan kepada jajarannya agar Perpres tersebut selesai secapatnya, tidak lebih satu bulan. Karena itu, Jokowi kembali mengingatkan bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, sehingga sumber daya keuangan media konvensional akan semakin berkurang terus.

"Larinya pasti ke sana dan sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulutkan media dalam negeri kita," tambahnya.

Jokowi juga menghimbau agar media arus utama harus melakukan inovasi, adaptif dalam teknologi. Selain itu juga melakukan langkah-langkah strategis.

Baca Juga: Jokowi Ultimatum Antisipasi Karhutla, Jabatan Kapolri dan Panglima TNI Dipertaruhkan

Selain itu, Jokowi kembali mengatakan bahawa media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri, pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan.

"Karena itu saya meminta pihak kepada lembaga pemerintah pusat, dan daerah BUMN perusahaan swasta, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung keberadaan media arus utama," tandasnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner