bakabar.com, KANDANGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) menyerahkan penghargaan kepada wartawan daerah menyambut peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 pada 9 Februari di Halaman Kantor Setda setempat, Senin (2/2).
Sebanyak 14 wartawan yang bertugas di Kabupaten HSS menerima penghargaan yang diserahkan Bupati Syafrudin Noor dan Wakil Bupati Suriani diwakili Sekda Muhammad Noor selepas apel bulanan lingkup pemerintah daerah.
"HPN merupakan momentum penting menegaskan kembali strategi pesan pers sebagai pilar demokrasi, penyampaian informasi yang akurat, edukatif, dan berimbang, serta sebagai mitra pemerintah dalam membangun bangsa dan daerah," kata Sekda Muhammad Noor membacakan sambutan Bupati HSS.
Peran pers diharapkan bisa menghadapi tantangan besar dalam derasnya arus informasi, maraknya hoaks, tuntutan profesionalisme dan integritas di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat.
"Saya mengapresiasi insan pers yang tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, independensi, serta tanggung jawab moral kepada masyarakat," imbuhnya.
Bupati Syafrudin Noor menyampaikan, pemerintah daerah menyadari sepenuhnya bahwa pers bukanlah sekedar penyampai berita, tetapi juga mitra strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Bupati HSS berharap peringatan HPN 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemkab HSS dan insan pers guna bersama-sama menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menyejukkan, serta mendorong persatuan dan kemajuan daerah.
Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten HSS, Muhammad Irfansyah mengapresiasi sinergitas yang telah terjalin antara Pemkab HSS dan media online, cetak maupun radio khususnya bagi wartawan yang bertugas di daerah.
"Kami ucapkan terima kasih kepada Pemkab HSS atas perhatian dan dukungan yang selama ini telah berjalan. Mudah-mudahan ke depan sinergitas ini semakin baik," imbuhnya.
Muhammad Irfansyah menjelaskan, pers berperan dalam menyajikan informasi faktual, mendidik masyarakat dan melakukan kontrol sosial, serta melawan disinformasi atau hoaks sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999.
"Kami berpesan, wartawan dapat menyajikan informasi yang faktual dan benar sesuai kode etik jurnalistik serta undang-undang yang berlaku," tandasnya.
