bakabar.com, JAKARTA - Di kuartal II pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah minus. Jika hal ini berlanjut di kuartal III, maka Indonesia resmi masuk jurang resesi.
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekaligus Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menyatakan hingga akhir bulan September ini, pihaknya menargetkan penyaluran anggaran pemulihan ekonomi Indonesia sebesar Rp 100 triliun.
Hal itu dilakukan dalam upaya menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2020.
Sejauh ini, secara kumulatif anggaran PEN sebanyak Rp 695 triliun telah tersalur Rp 240,9 triliun. Rp 87,5 triliun di antaranya sudah disalurkan Satgas PEN, jumlah ini lah yang akan ditingkatkan hingga Rp 100 triliun hingga penghujung September 2020.
“Akhir September 2020 adalah akhir kuartal III, untuk jaga pertumbuhan ekonomi Indonesia sebisa mungkin bisa di kisaran yang sama dengan angka kuartal III tahun lalu. Kami usaha keras agar dari Rp 87,5 triliun yang kami salurkan bisa ditingkatkan sampai Rp 100 triliunan di akhir September ini,” ungkap Budi.
Budi menjelaskan dengan menyalurkan dana Rp 100 triliun, dapat berdampak Rp 200 triliun pada GDP nasional di kuartal III.
“Saya bukan ahli ekonomi, tapi dikasih tahu sama teman-teman di ekonomi, kalau pemerintah menyalurkan uang Rp 100 triliun, dampak ke GDP-nya itu dikalikan angka fiscal multiplier yang sekarang besarnya 2,1, dampaknya sekitar Rp 200 triliunan,” ungkap Budi.
“Itu sebabnya mengapa kita kejar penyaluran Rp 100 triliun, sehingga mudah-mudahan bisa berikan dampak GDP sekitar 2,1 kali Rp 100 triliun atau sekitar Rp 220 triliun,” tambahnya.
Satgas PEN sendiri menurut Budi fokus pada empat dari enam program pada anggaran PEN. Seperti apa realisasinya?
Paling besar capaiannya adalah penyaluran anggaran pada program perlindungan sosial yang realisasinya sudah mencapai 59% atau sekitar Rp 120 triliun. Kemudian, fokus yang kedua adalah penyaluran anggaran untuk membantu sektor UMKM dengan realisasi mencapai 47,52% atau sekitar Rp 58,67 triliun.
Untuk anggaran PEN yang disalurkan ke kementerian/lembaga dan pemerintah daerah realisasinya sudah mencapai 24% atau Rp 26 triliun.
Sementara itu, untuk pembiayaan penyaluran anggaran pembiayaan korporasi dengan pagu sebesar Rp 53,6 triliun, Budi mengatakan realisasinya masih belum berjalan. Kemungkinan, baru berjalan akhir September ini.
“Ini yang masih menunggu adalah pembiayaan korporasi, ini di antaranya beberapa PMN yang bisa cair akhir September. Gelondongannya besar, sehingga ada kenaikan signifikan penyaluran,” kata Budi. (Dtk)
