bakabar.com, SAMBOJA – Rencana pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan rupanya menjadi atensi masyarakat Jepang.
Belum lama ini, dua wartawan The Asahi Shimbun, sebuah surat kabar nasional Jepang, datang berkunjung ke Samboja, Kutai Kartanegara, Kaltim.
Hidefumi Nogami dan Dera Sijabat datang setelah mewawancarai Gubernur Kaltim Isran Noor di Jakarta, pekan lalu.
Seperti diketahui, Samboja digadang kuat menjadi calon ibu kota baru Indonesia. The Asahi Shimbun sangat tertarik dengan megaproyek senilai Rp400 triliun lebih itu.
“Saya sudah menulis berita ini sejak disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa bulan lalu dalam rapat kabinet. Ternyata respon masyarakat Jepang sangat tinggi untuk isu ini. Makanya, kami datang ke Kaltim, Kalsel dan Kalteng,” kata Hidefumi Nogami, Jakarta Bureau Chief Correspondent The Asahi Shimbun, dilansir kaltimprov.go.id, laman resmi Pemprov Kaltim, Rabu.
Banyak hal dikumpulkan untuk mempercantik pemberitaan mereka. Mulai foto dan video lokasi rencana ibu kota negara, respon masyarakat setempat, hingga urusan lahan, dan permukiman penduduk di sekitar Bukit Soeharto.
Mereka juga datang ke Kelurahan Bukit Merdeka, Samboja untuk mengumpulkan informasi terkait luas lahan dan jumlah penduduk yang bermukim di sekitar Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.
Besok mereka akan lanjut ke Kalteng. Sebelumnya mereka juga sudah datang ke Kalsel. Seperi Kita ketahui, Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dan Gunung Mas Kalimantan Tengah menjadi dua kandidat terkuat.
Pada 2024, kata Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro proses pemindahan ibukota mulai dilakukan.
Untuk zonasi kawasan inti pusat pemerintahan (2.000 hektare) akan berisi Istana, kantor lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), taman budaya, dan kebun raya.
Tahapan berikut, yaitu 2025-2029, akan dibangun sejumlah properti di kawasan ibu kota negara (40.000 ha) antara lain perumahan ASN/TNI/Polri, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga pangkalan militer.
Selanjutnya, pada 2030-2045 akan dibangun sejumlah instrumen berupa taman nasional, konservasi orang utan, klaster permukiman non-ASN, dan wilayah pengembangan terkait dengan wilayah provinsi sekitarnya. Ada dua zonasi dalam tahap ini, yaitu kawasan perluasan IKN I (200.000 ha) dan kawasan perluasan IKN II (lebih dari 200.000 ha).
Editor: Fariz Fadhillah
