bakabar.com, BANJARBARU - Berstatus sebagai Ibu Kota Provinsi (IKP) Kalsel, Banjarbaru bakal menerima lebih banyak suntikan dana dari pemerintah pusat.
Dana itu sebagai bentuk dukungan percepatan pemerataan pembangunan di IKP Kalsel.
Selain itu, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalsel secara adil dan merata. Di sisi lain, sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.
Sehingga secara tidak langsung, IKP Kalsel di Banjarbaru yang stabil akan membantu kestabilan IKN di Kaltim.
Wali Kota Banjarbaru, M Aditya Mufti Ariffin mengatakan status IKP di kota Idaman itu berimbas pada dana transfer pusat.
"Alhamdulillah ada beberapa bidang yang mendapat DAK tahun 2024 nanti, ada kesehatan, pemukiman, pendidikan," kata dia, Rabu (19/7/2023).
"Ya mudah-mudahan dengan menjadi ibu kota dana yang didapat bisa lebih besar lagi," lanjut putra mantan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin ini.
Berdasarkan data penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024, proyeksi APBD 2024 dari sisi pendapatan sebesar Rp1,27 triliun.
Rinciannya, pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp316,8 miliar, dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp962,8 miliar.
Pendapatan transfer pusat untuk 2024 itu terbilang naik dari sebelumnya atau pada 2023 sebesar Rp819 miliar sesuai rancangan KUA PPAS Kota Banjarbaru 2023.
Di 2024, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarbaru mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik dari pemerintah pusat sekitar Rp 7,6 miliar.
Dana itu digunakan untuk rehabilitasi sekolah dari tingkat PAUD, SD, SMP di Banjarbaru, dengan menggunakan pola swakelola.
Baca Juga: Congrats, Pemkot Banjarbaru Terbaik Pertama Penyaluran KUR dan Pemanfaatan SIKP
