bakabar.com, JAKARTA - Keputusan pemerintah memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) disambut baik oleh jajaran direksi.
VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia Katri Krisnati, dikutip dari detikcom, menilai keputusan itu berdampak baik terhadap kinerja perusahaan.
"Kami menyambut baik rencana pemerintah terkait perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah tahun 2041," katanya, Sabtu (19/4).
Selain itu, kata Katri, Freeport merupakan aset penting yang dimiliki pemerintah, karena itu dukungan negara memang diperlukan. Perusahaan juga mengelola sumber daya mineral melimpah yang berpotensi memberikan manfaat bagi ekonomi Indonesia.
"PTFI mengelola sumber daya mineral yang melimpah dan berpotensi memberikan manfaat signifikan bagi ekonomi Indonesia dan khususnya bagi masyarakat Papua serta keberlanjutan lapangan pekerjaan setelah tahun 2041," jelasnya.
Selanjutnya, perusahaan akan berkomitmen untuk mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah demi kepentingan bangsa dan negara.
"Kami sepenuhnya berkomitmen untuk mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah terkait hal ini demi kepentingan bangsa, negara dan seluruh pemangku kepentingan," tuturnya.
Negoisasi Pemerintah
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membocorkan bahwa pemerintah akan menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 10%. Hal itu seiring dengan perpanjangan pengelolaan Freeport di Indonesia.
"Jadi, pemerintah memikirkan melakukan perpanjangan, tapi dengan penambahan saham kurang lebih 10 persen. Ini bocoran saja, nanti akan kami umumkan secara resmi," ungkapnya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (28/4).
Menurut Bahlil, salah satu alasan dari rencana perpanjangan kontrak Freeport lantaran pendapatan perusahaan yang semakin baik dan grafik produksi yang mencapai puncak pada 2030-2035. Apa yang dihasilkan saat ini adalah buah eksplorasi dalam 10-15 tahun terakhir.
Kendati begitu, pemerintah masih menghitung berapa lama perpanjangan yang pantas dengan melihat potensi cadangan Freeport yang masih ada. Bahlil menegaskan, pemerintah berharap produksi Freeport terus naik hingga 2035 nanti.
"Ke depan kalau kita bisa tambah 10 persen, itu sudah bisa jadi 61 persen (saham Indonesia di Freeport). Kita lagi minta ke mereka penambahan itu kalau bisa gak ada nilai valuasinya. Dengan kata lain, kita lagi membicarakan semurah mungkin negara bisa mengambil," ungkap Bahlil.
Selain syarat penambahan saham sebanyak 10 persen, pemerintah juga mendesak Freeport membangun smelter baru di Papua. Menurut Bahlil, hal itu sebagai bentuk menuntut keadilan.
Karena itu, Bahlil yakin dua syarat yang diajukan pemerintah bakal disetujui Freeport. Selain karena pemerintah memiliki saham sebesar 51 persen, kemampuan perusahaan juga sangat mendukung mendukung hal tersebut.
"Karena ini punya Pemerintah Indonesia yang dimiliki sahamnya oleh negara sebesar 51 persen. Freeport harus mau, bagaimana caranya harus mau. Kalau Freeport gak mau nambah, saya siap dievaluasi jadi menteri. Freeport harus membangun smelter di Papua, saya hanya minta keadilan," paparnya.
Smelter Freeport
Pembangunan pabrik pemurniaan (Smelter) PT Freeport Indonesia difokuskan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial And Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur.
Pembangunan saat ini merupakan smelter yang kedua yang dibangun PTFI untuk mengolah dan memurnikan konsentrate hasil produksinya, setelah yang pertama PT Smelting di Kawasan PT Petrokimia Gresik.
Smelter kedua ini merupakan smelter single line terbesar di dunia dan kapasitasnya pengolahannya hingga 1.7 juta ton dan jika sudah beroperasi nanti maka seluruh konsentrate produksi PTFI sudah dapat diolah dimurnikan di dalam negeri.
Presiden Direktur PTFI Toni Wenas mengungkapkan, pabrik smelter di JIIPE, Gresik akan memproses konsentrate menjadi katoda tembaga. Selain itu, smelter akan menghasilkan perak dan emas batangan, karena ada fasilitas precious metal refinery (PMR) serta nikel, almunium, lithum dan cobalt yang merupakan bagian dari ekosistem kendaraan listrik.
"Di smelter ini akan dihasilkan tembaga itu salah satu bahan utama untuk ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle ecosystem) disamping tentunya ada nikel, alumunium juga ada cobalt dan lithium," ungkap Toni dalam keterangannya di Gresik (09/2).
Toni berharap setelah smelter kedua PTFI itu berproduksi pada bulan Mei 2024 akan menjadi stimulus bagi tumbuhnya industri hilir lainnya, khususnya berkaitan dengan ekosistem kendaraan listrik.
"Kami harapkan dengan selesianya proyek pembangunan smelter ini bisa tumbuh industri-industri yang lebih hilir lagi, terutama kaitannya dengan membangun ekosistem kendaraan listrik," jelas Toni.
Saat ini konsentrate hasil produksi PT Freeport Indonesia 60% diekspor dan sisanya 40% diolah di dalam negeri di PT Smelting di Gresik Jawa Timur menjadi katoda tembaga.
Adapun lumpur anoda yang mengandung emas dan perak masih diekspor oleh PT Smelting. Namun jika nantinya smelter kedua itu beroperasi, pemurnian lumpur anoda 100% akan diolah dan dimurnikan di dalam negeri.
