bakabar.com, JAKARTA – Isu reshuffel di kabinet Presiden Joko Widodo direspon positif sejumlah pihak.
Mereka menilai perombakan itu sebagai bentuk perbaikan kerja kabinet mengatasi tantangan saat ini.
Terutama tantangan di bidang kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 sekarang.
Salah satunya datang dari pengamat politik nasional, Rico Marbun. Ia mengatakan dalam kondisi sekarang, Jokowi perlu didukung tim lebih tangguh dan solid.
“Sepertinya memang terlihat jelas sekali Pak Jokowi kurang puas dengan kerja pembantu dan menterinya. Rasanya dalam tahap ini beliau kecewa ke hampir sebagian besar jajarannya,” ujar Rico kepada awak media, seperti dikutip dari industri.co.id, Kamis (05/11).
“Mungkin saja Presiden merasa bahwa formasi kabinet saat ini bukanlah formasi krisis. Jadi perlu diganti, meski di saat yang sama bisa saja beliau menghadapi dilema dividen politik partai koalisi. Itu mungkin menambah tekanan hebat Presiden,” ucapnya.
Terkait reshuffle kabinet Jokowi, Direktur Eksekutif Lembaga Media Survei Nasional (Median) ini melihat ada sosok pengusaha nasional yang memang lebih cocok masuk ke dalam kabinet sekarang ini.
Menurut Rico, hal tersebut bagus asal dijelaskan bahwa orang yang bersangkutan cocok dan di situasi perekonomian yang tidak menentu seperti ini. Maksud dia, orang-orang dengan background kewirausahaan bisa membawa ke arah yang lebih baik.
“Saya pikir kalau misalnya memang Presiden melihat bahwa ada menteri-menteri dengan latar belakang pengusaha yang lebih cocok masuk ke dalam kabinet sekarang ini bagus, asal dijelaskan bahwa orang yang bersangkutan cocok, harapannya seperti itu,” jelasnya.
“Tapi, kita punya banyak contoh pengusaha-pengusaha yang cukup berhasil di Indonesia yang mungkin bisa kalau memang reshuffle itu ada, bisa menggantikan beberapa menteri yang ada di dalamnya,” lanjutnya.
Rico juga menyebut nama Ketua Badan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H Maming dinilai mempunyai kompetensi.
“Cocok. Artinya, bagus-bagus saja kalau memang Presiden melihat ada kompetensi di sosok pengusaha muda. Jadi, usia tidak menjadi persyaratan utama bahwa yang menjadi menteri itu harus usia di atas 40 tahun, itu tidak fair apalagi situasi seperti sekarang, tapi kalau memang ada milenial yang punya kualifikasi lebih dari sekedar menjadi jubir, itu bagus sekali kalau bisa diajak masuk ke dalam kabinet,” jelasnya.
Di sisi lain, Rico melihat background Mardani H Maming cukup komplit membuatnya lebih berisi.
Sebab, menurutnya selain sebagai pengusaha, Mardani H Maming juga pernah menjadi Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan selama dua periode, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan juga Ketua PDIP Kalimantan Selatan, sehingga punya bekal pengalaman.
Artinya, Mardani H Maming mempunyai pengalaman eksekutif, pernah berpengalaman menangani birokrasi, menangani ekonomi, dan menangani masalah sosial. Semuanya ditangani di daerah tersebut.
“Artinya, wajar-wajar saja kalau dia diajak masuk menjadi menteri karena dia bukan sekedar milenial dari sisi nama, tapi milenial berisi. Yang penting kalau dia memang punya kompetensi dan tidak harus terkenal, kalau yang dipantau oleh lembaga survei itu kan yang terkenal. Kadang-kadang tidak perlu yang terkenal-terkenal, kalau menjadi menteri yang perlu kompetensinya bukan keterkenalannya. Milenial yang pantas masuk,” imbuhnya.
Disamping Mardani H Maming, Rico juga menyebut nama pengusaha lainnya, yakni CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) karena dinilai mempunyai kompetensi.
Di sisi lain, Hary Tanoesoedibjo disebutkan memimpin partai dan mempunyai jaringan media yang cukup besar, dua keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh beberapa menteri yang lain.
“Untuk posisinya (menteri) tidak tahu, tapi yang jelas orang seperti beliau memimpin partai dan mempunyai jaringan media yang cukup besar apalagi saya pikir Pak HT ini mempunyai dua keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh beberapa menteri yang lain,” ujarnya.
“Saya ambil contoh seperti ini, Pak Presiden akhir-akhir ini sering mengeluhkan komunikasi yang sangat buruk sekali, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja contohnya, harusnya yang menjadi garda terdepan itu menteri-menteri yang terkait seperti Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, dan menteri di bidang ekonomi lainnya, tapi itu tidak terlihat pada penjelasan yang cukup memadai, termasuk vaksin Covid-19. Sepertinya Presiden harus mengambil semua tugas ini sendirian,” tuturnya.
Menurutnya, posisi menteri tidak bisa tergantikan oleh juru bicara (jubir) karena sering kali pemahaman jubir terhadap teknis situasinya tidak sedalam menteri-menteri terkait.
Public figure seperti Hary Tanoesoedibjo yang memiliki pengalaman sebagai pengusaha dan di sisi lain berpengalaman juga sebagai pengusaha yang bergerak di bidang komunikasi, serta memiliki jaringan yang cukup luas.
“Saya pikir kegelisahan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa komunikasi dari menteri-menteri itu buruk sekali tentang beberapa kebijakan, mungkin bisa tertangani, itu yang saya pikir sampai sekarang ini belum bisa tergantikan. Tapi kalau misalnya beliau dapat posisi yang sesuai dengan kapasitas sebagai pengusaha, mungkin-mungkin saja dan saya pikir perlu juga dipertimbangkan. Menurut saya kalau untuk posisi menteri cocok beliau,” pungkasnya.
